Ahli Waris: Sengketa Lahan Bukan Soal HGB PT HD Arjuna, tapi Salah Objek Tanah

Menurut Wilson, apabila pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa bangunan dan kegiatan usaha PT HD Arjuna berdiri di atas tanah adat milik ahli waris yang berada di luar objek SHGB, maka persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lain, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Karena itu, pihaknya menilai belum terdapat urgensi untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat maupun gugatan perbuatan melawan hukum, sebab inti sengketa saat ini adalah pembuktian mengenai identitas objek tanah.

“Pihak yang meyakini bahwa SHGB tersebut mencakup tanah yang kami perjuangkan tentu harus mampu membuktikannya secara hukum. Persoalan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembuktian mengenai letak, batas, dan identitas objek tanah di hadapan pengadilan,” tegas Wilson.