JAKARTA, RMTVNews.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan untuk memastikan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme berjalan berkesinambungan, mulai dari penetapan tersangka hingga reintegrasi sosial.

Koordinasi itu melibatkan Densus 88 Antiteror Polri, Kejaksaan Agung, pengadilan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penyelarasan mekanisme penanganan tahanan perkara terorisme, termasuk pertukaran informasi dan integrasi database pemasyarakatan.

Pembahasan berlangsung dalam Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Rutan Cikeas, Selasa (17/11/2026).

Rapat dihadiri perwakilan Ditjen Pemasyarakatan, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, serta Bapas Kelas II Bogor.

Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, mengatakan penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena setiap individu berada dalam status hukum dan kondisi yang berbeda.

“Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” kata Arif dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Arif, keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar penanganan perkara tidak berjalan parsial.

Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dibutuhkan mekanisme koordinasi yang menghubungkan proses penegakan hukum dengan kebutuhan identifikasi, penilaian, dan pembinaan.

“Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT menerapkan tahapan identifikasi dan penilaian terhadap individu yang terlibat perkara terorisme sejak berstatus tersangka.

Proses ini tidak berhenti di tahap penyidikan, tetapi berlanjut kepada individu yang telah berstatus terdakwa maupun terpidana.

Hasilnya menjadi salah satu dasar bagi BNPT untuk memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing individu, serta menentukan pendekatan penanganan dan pembinaan yang sesuai.

Program deradikalisasi kemudian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Rehabilitasi diarahkan untuk mendukung perubahan pemahaman dan sikap individu. Reedukasi dilakukan melalui penguatan pemahaman dan wawasan kebangsaan.

Adapun reintegrasi sosial dipersiapkan agar individu dapat kembali ke tengah masyarakat dan berpartisipasi secara positif.

Dengan mekanisme ini, BNPT berupaya menghubungkan penanganan sejak tahap awal perkara dengan pembinaan selama penahanan dan pemidanaan, hingga persiapan kembali ke lingkungan sosial.

Dari sisi pemasyarakatan, kesinambungan penanganan juga membutuhkan koordinasi dalam pelayanan tahanan dan pembinaan.

Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, mengatakan sinergi antarlembaga diperlukan untuk menghubungkan seluruh tahapan, mulai dari penahanan, proses hukum, pembinaan selama menjalani pidana, hingga reintegrasi sosial.

“Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,” ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Pertama, mekanisme penyampaian hasil identifikasi dan penilaian awal sebagai lampiran berkas perkara, agar hasilnya terhubung dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Kedua, pemetaan proses bisnis pelayanan tahanan terorisme untuk memperjelas mekanisme pelayanan, penanganan, dan pembagian peran antarlembaga selama proses hukum.

Ketiga, integrasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas guna mendukung pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Pembagian tugas dan kewenangan juga menjadi perhatian. BNPT, aparat penegak hukum, dan jajaran pemasyarakatan memiliki fungsi berbeda, tetapi perlu bekerja dalam mekanisme yang saling terhubung.

Hasil rapat diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang menjadi acuan bagi setiap instansi.

BNPT menempatkan deradikalisasi sebagai rangkaian penanganan yang tidak hanya berlangsung di lembaga pemasyarakatan, melainkan dipersiapkan sejak tahap awal perkara hingga individu menjalani pembinaan dan kembali ke masyarakat.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.