“Jadi ini ada kesenjangan arus kas untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan,” kata Prihati.
Tekanan tersebut sebelumnya juga tercermin dalam arus kas bulanan. BPJS Kesehatan menyebut penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sementara pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan.
Dengan demikian, terdapat gap sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Pemerintah kemudian menempatkan tambahan dana APBN sebagai dukungan untuk menjaga pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
52 Juta Peserta Tidak Aktif
Selain persoalan pembayaran manfaat, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dari sisi kepesertaan dan pembayaran iuran.
Prihati mengungkapkan terdapat sekitar 52 juta peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif membayar iuran.
BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta sekitar 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan 80,6 persen. Jika peserta yang tidak aktif kembali membayar iuran, BPJS memperkirakan potensi penerimaan dengan menggunakan besaran iuran kelas III dapat mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau Rp24 triliun dalam setahun.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perbaikan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Suahasil meminta pengumpulan iuran diperbaiki dan data penerima bantuan iuran disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah Soroti Keuangan JKN 2027
Persoalan keuangan BPJS tidak hanya dibahas untuk kebutuhan 2026. Presiden Prabowo Subianto juga meminta pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin mengetahui kondisi keuangan BPJS secara lebih menyeluruh.
“Bapak Presiden ingin di-update bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan