Gap Rp14 Triliun BPJS Kesehatan, APBN Kembali Menjadi Penyangga JKN

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga meminta pelayanan kepada peserta JKN tetap berjalan. Budi mengatakan Presiden menginstruksikan agar rumah sakit memberikan pelayanan yang sama kepada pasien, baik peserta BPJS maupun pasien non-BPJS.

Tambahan Rp20 triliun tersebut dengan demikian menjadi bagian dari dukungan fiskal pemerintah terhadap keberlangsungan pembayaran layanan JKN, di tengah selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan sebelumnya mencatat kepesertaan JKN telah mencapai 284,3 juta jiwa atau 98,61 persen dari total penduduk Indonesia per Juli 2026. Jaringan pelayanan mencakup 23.758 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.229 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.