Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.

Di dalam belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga ditetapkan Rp1.556,89 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.814,36 triliun.

Target Ekonomi 6 Persen

Besarnya APBN 2027 berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan target tersebut dibutuhkan untuk memperbesar skala ekonomi nasional.

“Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Target 6 persen dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said.

Politikus PDIP itu mengatakan tantangan mencapai target tersebut tidak mudah. Pemerintah, menurut dia, perlu memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi.

“Tantangannya memang tidak mudah. Strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah.

“Sebab, tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6 persen hanya dari kekuatan APBN. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan menjadi sangat krusial,” katanya.

Pendapatan Rp3.435 Triliun

Pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun.

Penerimaan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara. Target penerimaan perpajakan ditetapkan sekitar Rp2.911,95 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun dan penerimaan hibah sekitar Rp666,3 miliar.

Di sisi lain, belanja negara yang mencapai Rp4.106,26 triliun membuat kebutuhan pembiayaan tetap besar. Defisit sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen PDB menjadi batas yang disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2027.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.