JAKARTA, RMTVNews.com — Ada yang menarik dari cara DPR merespons polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ketika persoalan pendidikan Wakil Presiden itu berkembang menjadi perdebatan konstitusional, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Jumlah itu setara dengan sekitar 20,7 persen dari total 580 anggota DPR periode 2024–2029.
Usulan tersebut diarahkan untuk mempersoalkan pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden dan membuka jalan bagi proses politik di parlemen.
Namun, ketika tuntutan transparansi riwayat pendidikan diarahkan kepada anggota DPR sendiri, respons yang muncul berbeda.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada 17 November 2026, menyatakan dokumen pencalonan anggota DPR dapat dilihat melalui KPU.
“Kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU terbuka, sehingga bisa dilihat di KPU mengenai data calon,” kata Dasco.
Pernyataan itu menjelaskan ketersediaan data pencalonan di KPU. Namun, tuntutan masyarakat tidak berhenti pada keberadaan data.
Publik juga meminta keterbukaan dokumen dan kepastian bahwa persyaratan pendidikan para wakil rakyat telah diverifikasi.
Di sinilah ironi politik parlemen muncul. Ketika menyangkut Gibran, persyaratan pendidikan berkembang menjadi agenda politik serius.
Ketika tuntutan serupa diarahkan kepada anggota DPR, jawaban yang diberikan justru mengarah pada ketersediaan data di lembaga penyelenggara pemilu.
Padahal, anggota DPR juga pejabat publik yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Standar Ganda dalam Satu Persoalan
Polemik pendidikan Gibran berkembang seputar dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazahnya. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP.
Para pengusul mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan