JAKARTA, RMTVNews.com — Perubahan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan perlu dicermati perusahaan dan pekerja.
Ketentuan baru ini tidak sekadar memangkas batas maksimal masa kontrak dari lima tahun menjadi empat tahun, tetapi juga mengubah pola perpanjangan perjanjian kerja.
Dalam Pasal 82 ayat (2), UU 27/2026 menetapkan jangka waktu PKWT paling lama dua tahun untuk perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu.
Perjanjian tersebut hanya dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing masa perpanjangan paling lama satu tahun.
Dengan ketentuan itu, total masa hubungan kerja berdasarkan PKWT paling lama empat tahun.
Aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam regulasi ketenagakerjaan yang mengatur PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama lima tahun, termasuk perpanjangan.
Perubahan ini membuat perusahaan tidak lagi memiliki keleluasaan mengatur perpanjangan kontrak dalam berbagai tahapan selama masih berada dalam batas akumulasi lima tahun seperti ketentuan lama.
Maksimal 3 Periode Kontrak
Jika merujuk Pasal 82 ayat (2), terdapat beberapa simulasi skema yang dapat digunakan perusahaan selama tidak melampaui batas waktu dan jumlah perpanjangan yang ditentukan.
Pada skema pertama, perusahaan memberikan kontrak awal selama dua tahun, kemudian diperpanjang satu tahun dan diperpanjang kembali satu tahun sehingga menghasilkan total masa PKWT maksimal empat tahun.
Pada skema kedua, kontrak awal dibuat satu tahun, dilanjutkan perpanjangan satu tahun dan perpanjangan berikutnya satu tahun dengan total masa kontrak tiga tahun.
Sementara jika perusahaan menetapkan kontrak awal berdurasi lebih pendek, misalnya enam bulan, kontrak tersebut tetap hanya bisa diperpanjang maksimal dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.
Artinya, perusahaan hanya memiliki satu periode kontrak awal dan maksimal dua kali kesempatan perpanjangan tanpa memandang durasi awal yang disepakati.
UU 27/2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja apabila hendak memperpanjang PKWT.
Dalam Pasal 82 ayat (3), perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja mengenai rencana perpanjangan kontrak paling lambat tujuh hari sebelum PKWT berakhir.
Ketentuan ini memberikan kepastian kepada pekerja mengenai kelanjutan hubungan kerjanya sekaligus menjadi kewajiban administratif bagi perusahaan.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah berakhirnya kesempatan perpanjangan PKWT tidak serta-merta mengubah status pekerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) apabila perjanjian memang berakhir sesuai waktu yang disepakati.
Namun, status hubungan kerja dapat berubah menjadi PKWTT demi hukum apabila perusahaan tetap mempekerjakan karyawan melampaui batas waktu dan jumlah perpanjangan, atau tidak memenuhi syarat jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT.
HR dan Perusahaan Perlu Menyesuaikan Kebijakan
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Dalam Pasal 310, peraturan pelaksanaan dari ketentuan ketenagakerjaan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru tersebut, sementara peraturan pelaksanaan UU 27/2026 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Bagi bagian sumber daya manusia atau Human Resources (HR), perubahan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan draf kontrak baru, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, serta penyesuaian perjanjian kerja yang sedang berjalan sesuai ketentuan peralihan dalam regulasi tersebut.
Perusahaan perlu meninjau kembali pola perpanjangan PKWT yang selama ini diterapkan agar tidak bertentangan dengan aturan baru.
Dengan perubahan tersebut, pemahaman terhadap Pasal 82 UU 27/2026 menjadi penting bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Kesalahan membaca aturan, terutama mengenai jumlah perpanjangan dan batas masa kontrak, berpotensi menimbulkan sengketa hubungan industrial di kemudian hari.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan