Pada 2023, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan Sambo dan dua terpidana lainnya dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Cibinong.

Pemindahan tersebut dilakukan setelah Sambo mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua.

Ketika itu, Ditjen PAS menegaskan pemindahan bukan bentuk perlakuan khusus.

Namun, status tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Sambo pernah menggunakan fasilitas yang kini ditemukan Ombudsman. Sebab, Ombudsman sendiri belum mengungkap identitas penghuni fasilitas tersebut maupun sejak kapan fasilitas itu digunakan.

Yusril: Pastikan Fasilitas Itu untuk Siapa

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta temuan tersebut diperiksa secara terbuka.

Yusril bahkan mempersilakan media datang langsung ke Lapas Cibinong untuk melihat fasilitas yang dipersoalkan Ombudsman.

“Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartmen di sana. Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu, apakah itu rumah pegawai di dalam lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar,” kata Yusril.

Menurut Yusril, pemeriksaan secara langsung diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak didukung fakta.

“Jadi, jangan ada dusta di antara kita. Tapi, jangan pula ada fitnah di antara kita,” ujarnya.

Yusril juga menegaskan adanya konsekuensi apabila fasilitas tersebut terbukti dibangun atau digunakan secara tidak semestinya oleh pejabat maupun pegawai pemasyarakatan.

“Kalau pejabat PAS atau pegawai LP Cibinong yang bersalah mengadakan fasilitas tersebut, apalagi mengomersialkannya, jajaran Kementerian Imipas tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi,” kata Yusril.

Ia meminta seluruh fakta mengenai fasilitas tersebut dibuka.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.