Jam Kerja Tetap 40 Jam, Apa yang Berubah dalam UU Ketenagakerjaan Baru?

JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Pengesahan tersebut tidak mengubah ketentuan umum mengenai waktu kerja. Jam kerja pekerja tetap maksimal 40 jam dalam satu minggu, baik untuk pola lima hari maupun enam hari kerja.

Untuk pola enam hari kerja, waktu kerja ditetapkan tujuh jam per hari dan 40 jam per minggu. Sementara pola lima hari kerja menggunakan delapan jam per hari dan 40 jam per minggu.

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan waktu istirahat mingguan.

Pekerja dengan pola enam hari kerja memperoleh satu hari istirahat dalam seminggu, sedangkan pola lima hari kerja memperoleh dua hari istirahat.

Usulan 45 Jam Tidak Masuk

Sebelum UU disahkan, muncul usulan dari kalangan pengusaha agar waktu kerja dinaikkan dari 40 menjadi 45 jam per minggu.

Usulan tersebut antara lain dikaitkan dengan perbandingan jam kerja Indonesia dengan sejumlah negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ketentuan yang disepakati tetap 40 jam per minggu.

“Saya rasa sudah kita sepakati di 40 jam (per minggu),” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dengan demikian, pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak membuat batas umum jam kerja menjadi 45 jam per minggu.

Lalu Apa yang Berubah?

Perubahan utama UU baru berada pada cakupan perlindungan dan pengaturan hubungan kerja, bukan pada penambahan jam kerja reguler.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut regulasi tersebut memperkuat delapan aspek perlindungan ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja yang setara, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja, pengupahan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Regulasi baru juga mencakup perlindungan bagi pekerja perempuan, pekerja penyandang disabilitas, pencari kerja, serta peserta pemagangan.