KPK menyebut dugaan tersebut sebagai praktik “pinjam bendera”.
Selain mendalami konstruksi kerja sama tersebut, KPK juga telah menelusuri keuntungan yang diperoleh PT Brantas Abipraya dari proyek tersebut.
Pada Juli 2026, penyidik memeriksa mantan Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya periode 2015–2020, Syarif, untuk mendalami profit yang diterima perusahaan dari pekerjaan pembangunan gedung Pemkab Lamongan.
KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan mantan direksi PT Brantas Abipraya. Pada Juli 2026, penyidik memanggil mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya periode 2017–2019 Bambang Esti Marsono dan mantan Direktur SDM dan Umum Tumoang Muhammad sebagai saksi.
Pada September 2026, KPK kembali memanggil Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan IT PT Brantas Abipraya Suradi sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp35,7 miliar berdasarkan hasil penghitungan yang telah diterima KPK.
Kata kunci: KPK PT Brantas Abipraya, tersangka korporasi, korupsi, Gedung Pemkab Lamongan, korupsi Lamongan, KPK Lamongan, korupsi proyek pemerintah
Tag: KPK, Korupsi, Brantas Abipraya, Lamongan, Tersangka Korporasi, Pengadaan Pemerintah, Hukum
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan