Namun, Habiburokhman menilai ketentuan tersebut belum memberikan standar prosedur yang seragam. Perbedaan terlihat pada persyaratan izin pengadilan, kewenangan melakukan penyadapan tanpa izin, hingga batas waktu pelaksanaan penyadapan.

“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” ujarnya.

Melalui RUU Penyadapan, Komisi III DPR ingin membangun mekanisme yang lebih terperinci, profesional, dan akuntabel.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan hak privasi warga negara.

Habiburokhman mengatakan DPR tidak ingin kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa kembali terjadi.

“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” katanya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.