“Apakah berhenti kepada orang-orang tersebut (para tersangka, red.) atau kemudian mengalir kepada pihak-pihak lain? Tentunya akan dilakukan follow the money. Kami akan ikuti aliran uang itu ke mana saja,” kata Budi pada 16 September 2026.

Mengapa Erwin Bisa Mengakses Kantah Bogor?

Selain uang, KPK juga mendalami posisi Erwin dalam perkara tersebut. Erwin merupakan pihak swasta dan tidak tercatat sebagai pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Namun, menurut KPK, Erwin diduga memiliki akses untuk menyampaikan pesan terkait pengurusan HGB kepada Sontang.

“Terlebih Saudara ERW ini merupakan pihak swasta. Tidak ada dalam struktur jabatan di Kementerian ATR/BPN, termasuk di Kantah Bogor. Tapi kemudian mengapa bisa memiliki akses ataupun seperti kewenangan ya, memberikan pesan ya, untuk kemudian Saudara SON ini sebagai Kepala Kantah Bogor melakukan buka blokir dan mengurus proses HGB yang diajukan oleh PT Summarecon,” kata Budi.

KPK kemudian mendalami posisi Erwin dalam apa yang disebut Budi sebagai “struktur bayangan Kementerian ATR/BPN.”

“Tentunya ini semuanya didalami bagaimana posisi kedudukan Saudara ERW ini di dalam struktur bayangan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Berawal dari Permintaan Fee Rp2 Miliar

Perkara tersebut bermula dari proses pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB yang berkaitan dengan lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

KPK menduga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi memberikan uang kepada Erwin untuk keperluan pengurusan tersebut. Nilai awal yang disebut dalam konstruksi perkara mencapai Rp2 miliar, sebelum uang yang diberikan disebut sebesar Rp1,5 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengatakan Erwin bersama Sontang diduga meminta fee dengan kode “dua”.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.