“SON melalui ERW meminta fee dengan kode ‘dua’ yang diduga sejumlah Rp2 miliar,” kata Taufik dalam konferensi pers KPK pada 15 September 2026.
Dalam perkembangannya, KPK mengungkap uang sekitar Rp1,5 miliar mengalir dari Adrianto kepada Erwin. Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir sertifikat HGB dan proses pemecahan HGB di Kabupaten Bogor.
Dari aliran tersebut, sekitar Rp200 juta diduga diberikan kepada Sontang. KPK kini berupaya memetakan sisa dana dan kemungkinan penerima lainnya.
Saksi dari Summarecon Diperiksa
Pada 1 Oktober 2026, KPK memeriksa sejumlah saksi dalam pengembangan perkara. ANTARA melaporkan tiga saksi yang dipanggil, yakni RDI selaku pegawai PT Summarecon Agung Tbk, DW selaku Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, dan HT selaku pihak swasta.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk memperjelas proses pengajuan HGB PT Summarecon kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
“Selain itu juga saksi dari tim legalnya PT Summarecon hari ini juga hadir untuk memberikan keterangan ya, untuk memperkuat terkait proses-proses pengajuan HGB yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada Kementerian ATR/BPN ya, secara khusus di Kantah Bogor,” kata Budi.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Para tersangka tersebut antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta dan pihak lain yang menurut KPK berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk lingkungan Kementerian ATR/BPN dan kantor PT Summarecon, untuk mencari dokumen serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan