Dalam rangkaian penyidikan itu, Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka pada 5 November.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidikan berlanjut pada 6 November 2026. Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam personel dari bagian monitoring.

Sehari kemudian, penyidik kembali memeriksa Ahrie Sonta dan Eko Hadi untuk pendalaman perkara.

Pada 9 November, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi berinisial DM dan F serta tiga saksi lainnya.

Selanjutnya, pada 10 November, penyidik memeriksa dua saksi dan tersangka Listyo Sigit.

Sementara pada 11 November 2026, penyidik memeriksa Slamet Uliandi.

Namun, terhadap tersangka tersebut diberlakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” kata Suyudi.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang disebut telah berlangsung sejak 2025.

Dalam rapat Komisi III DPR, Suyudi juga mengungkap dugaan pembagian peran keempat tersangka.

Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp. Dia juga disebut sebagai penerima akhir hasil penyadapan atau end user.

Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah melalui Slamet dan memberikan persetujuan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.