JAKARTA, RMTVNews.com — Sosok perwira tinggi Polri berinisial TK ikut muncul dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira lainnya.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengonfirmasi bahwa TK merupakan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perwira tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangan resmi, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Johnny, pemeriksaan terhadap TK berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi.

Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

 

Nama TK pertama kali mencuat ketika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan dugaan pembagian peran empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan Kapolri, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau end-user dari hasil penyadapan.

Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat monitoring center.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.