Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa permintaan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

Menurut Prasetyo, Gibran meminta ruang untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum formal.

Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian DPR. Sejumlah fraksi telah menyampaikan masukan terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran.

Puan mengatakan laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa persidangan DPR. Pimpinan dewan masih akan membahas mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

“Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.

Puan juga menyatakan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dengan demikian, usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran masih berada dalam tahap penyerapan masukan dan pembahasan mekanisme di DPR.