Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti posisi hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan ijazah setingkat SMA.

Pernyataan Yusril tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang juga telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Di sisi lain, Yusril menyatakan pemerintah masih mengamati perkembangan pembahasan di DPR terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, langkah selanjutnya berada dalam ranah kewenangan parlemen.

Yusril juga menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sementara putusan MA menjadi final setelah diunggah melalui laman resmi pengadilan dan ditindaklanjuti oleh pihak tergugat.

“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah permintaan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).