JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan tidak bermasalah meski program tersebut masih ramai mendapat sorotan dan kritik di media sosial.

Sudaryono justru menilai keramaian terkait MBG lebih banyak muncul dari pihak tertentu, termasuk guru, orang tua siswa, wartawan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kenapa ramai? Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono melalui pernyataannya dalam sebuah video di Instagram @dardardar_30, dikutip pada Senin (14/9/2026).

Menurut Sudaryono, kondisi di lapangan tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan bermasalah dengan program MBG. Ia menyebut sorotan yang muncul justru lebih ramai terlihat di media sosial.

“Saya bukan ngeluh, sekali lagi ini hanya cerita kondisi aja. MBG secara keseluruhan kalau anda lihat di bawah, itu orang itu nggak ada masalah sama MBG. Ini yang rame di sosmed,” ujarnya. ([JawaPos.com] [1] )

Sudaryono juga mengatakan kritik terhadap MBG tidak hanya datang dari pihak eksternal. Ia mengakui adanya keluhan dari internal BGN setelah dirinya melakukan penertiban terhadap petugas yang dianggap melakukan kesalahan.

“Bayangkan, pasukan saya sendiri itu berkeluh kesah di sosmed, menambah negatif dari MBG. Tapi saya nggak peduli, karena disiplinnya memang harus ditegakkan,” ujarnya.

Di tengah sorotan tersebut, Sudaryono mengungkapkan BGN telah melakukan penertiban terhadap dapur MBG yang dinilai bermasalah. Ia menyebut hampir 2.000 dapur telah ditutup.

“Saya baru tutup hampir 2.000 dapur kemarin, ya,” kata Sudaryono.

Selain penutupan dapur, Sudaryono juga menyiapkan sanksi terhadap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan kasus keracunan. Mereka terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

“Ini lagi, kalau ada lagi, semua, Pak Ketut, semua SPPG kepala dapur yang menyebabkan keracunan tidak boleh diperpanjang PPPK-nya,” jelasnya.

Sudaryono menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari penertiban untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Ia juga mengakui adanya keluhan dari sejumlah pihak yang terdampak kebijakan penertiban, termasuk dari internal BGN dan pemasok.

“Jadi sudah ada ideologis politis, ada orang-orang di dalam BGN yang saya tertibkan ini juga komplain. Ditambah lagi, mohon maaf, ditambah lagi supplier-supplier ini komplain juga. Jadi, sempurnalah MBG ini,” kata dia.

Meski menghadapi berbagai kritik dan keluhan, Sudaryono menegaskan BGN akan tetap menjalankan program MBG. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk meredam berbagai persoalan yang muncul.

“Insyaallah mungkin dalam waktu yang tidak lama kita bisa redam ini semua persoalan dan masalah ini,” ungkapnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.