PII Endus ‘Politik Dagang Sapi’ di Balik Lambatnya Pembahasan RUU Pemilu

Namun, ia khawatir aspirasi tersebut akan terpinggirkan akibat tidak adanya kepastian jadwal pembahasan di parlemen.

Risiko ‘Politik Dagang Sapi’

Marselinus juga menyoroti potensi terjadinya praktik “politik dagang sapi” apabila pembahasan terus berlarut-larut. Ia berkaca pada pengalaman legislasi sebelumnya, di mana proses yang lambat di awal kerap berujung pada pengesahan terburu-buru di akhir masa sidang.

“Ketika waktu sudah mepet, sangat mungkin terjadi kompromi di ruang tertutup yang hanya menguntungkan partai-partai besar. Aspirasi seperti ambang batas 2,5 persen bisa saja ditukar dengan kepentingan politik lain,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mengunci kompetisi politik dan merugikan partai menengah serta kecil.

Dampak ke Penyelenggara Pemilu

Lebih lanjut, PII mengingatkan bahwa keterlambatan pengesahan regulasi juga akan berdampak langsung pada kesiapan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.

“KPU membutuhkan waktu panjang untuk menyusun peraturan teknis. Jika undang-undang baru disahkan di menit akhir, penyelenggara akan bekerja di bawah tekanan tinggi. Risiko kesalahan teknis meningkat, dan legitimasi hasil pemilu bisa dipersoalkan,” tegas Marselinus.