JAKARTA, RMTVNews.com — Menguatnya nama Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka membawa kalkulasi politik yang tidak sederhana bagi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan mengalir dari pengurus daerah Partai Gerindra dan sejumlah partai koalisi. Namun, menempatkan Dasco di kursi wakil presiden menyimpan keuntungan sekaligus risiko bagi konfigurasi kekuasaan Prabowo.
Wacana ini menguat di tengah dua peristiwa dalam dua pekan terakhir. Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, sementara kasus dugaan penyadapan ilegal menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam situasi itu, Prabowo dihadapkan pada pilihan antara memperkuat lingkaran kepercayaan lewat figur yang dekat secara politik dan menjaga keseimbangan di antara partai-partai pendukung.
Dasco punya modal untuk memenuhi kebutuhan pertama. Ia Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, sehingga memiliki akses ke struktur partai, parlemen, dan lingkaran pemerintahan.
Namun, karakter kekuatan itu juga menyimpan persoalan jika ia harus meninggalkan parlemen untuk masuk ke eksekutif.
Gelombang Dukungan Daerah dan Lampu Hijau Koalisi
Pada 15 dan 16 November 2026, pengurus Gerindra di sejumlah daerah menyatakan dukungan agar Dasco mengisi kursi wakil presiden.
Dukungan itu antara lain datang dari DPD Gerindra di Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, disusul Sulawesi Barat.
DPD Gerindra Kalimantan Barat bahkan menyatakannya bersama DPC dari 14 kabupaten dan kota.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan usulan itu muncul dari pengurus daerah dan bukan arahan DPP.
“Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco,” kata Sugiat kepada wartawan pada Senin (16/11/2026).
Sugiat juga menegaskan DPP belum menggelar rapat resmi untuk memutuskan nama.
Menurut dia, Dasco tidak pernah meminta dukungan dan telah meminta pengurus di grup WhatsApp agar pernyataan-pernyataan itu dihentikan.
Soal sikap partai, Sugiat menyatakan Gerindra akan mengikuti keputusan Presiden.
“Prinsipnya apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo, dua nama yang ke MPR, kami Partai Gerindra pasti sami’na wa atho’na, tunduk dan patuh,” ujarnya.
Dari partai koalisi, sinyalnya cenderung mengarah ke kader Gerindra. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengusulkan calon sendiri dan akan mendukung calon dari Gerindra.
“PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Partai Gerindra,” kata Zulkifli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Golkar menyarankan wakil presiden berasal dari Gerindra untuk mencegah konflik antarpartai.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mengusulkan kader Gerindra kepada Prabowo tanpa menyebut nama.
Wakil Ketua Umum PKB Rano Alfath menyatakan partainya tidak akan mengajukan kader internal.
“Kami tidak akan mencalonkan kader internal,” kata Rano kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyebut Dasco layak dipertimbangkan karena pengalaman, kematangan politik, kemampuan menjembatani kepentingan, dan kesetiaan kepada Presiden.
Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga memastikan tidak mengusulkan nama. Meski begitu, bursa belum mengerucut.
Pengamat Bawono Kumoro menyebut Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono sebagai tiga kader Gerindra yang berpotensi diajukan bila Prabowo memilih figur internal.
Golkar sendiri menyebut delapan tokoh potensial, termasuk Puan Maharani dan Bahlil Lahadalia.
Zulkifli Hasan mengatakan partai koalisi sepakat diberi waktu satu minggu untuk berunding internal setelah dipanggil Presiden.
“Parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, satu nama akan diusulkan partai politik pengusung, sementara satu nama lainnya diajukan Presiden. Keduanya kemudian disampaikan kepada MPR.
Secara konstitusional, Prabowo berwenang mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memilih wakil presiden pengganti sesuai mekanisme dan batas waktu yang diatur konstitusi.
Menutup Celah “Matahari Kembar” dan Mengamankan Senayan
Jika Prabowo memilih Dasco, keuntungan paling langsung adalah kepercayaan politik.
Dasco bersama Gerindra sejak partai itu berdiri pada 2008 dan memegang posisi strategis dalam konsolidasi internal.
Dalam pemerintahan yang ditopang banyak partai, kesamaan garis politik dan kepercayaan personal dapat membantu mengurangi potensi perbedaan arah di pucuk pimpinan.
Argumen inilah yang muncul dari sejumlah pengamat. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai fenomena “matahari kembar” dalam pemerintahan tidak boleh terulang.
Ia menyebut wakil presiden idealnya mampu melengkapi kepemimpinan Presiden dan tidak membangun panggung politik sendiri.
“Ada satu hal penting yang tidak boleh terulang, fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. Wakil presiden idealnya mampu bekerja dalam senyap, tidak grasak-grusuk, tidak menciptakan kegaduhan politik, dan tidak sibuk membangun panggung sendiri,” kata Pangi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan, juga menilai loyalitas dan pengalaman Dasco menjadi modal untuk mendampingi Prabowo.
Menurut dia, Dasco memahami karakter kepemimpinan dan visi politik Presiden.
“Presiden membutuhkan wakil yang bukan justru menjadi pusat gravitasi politik tersendiri, melainkan mampu memperkuat kepemimpinan Presiden. Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi mitra kerja yang solid dan tidak menciptakan matahari kembar di dalam pemerintahan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Keuntungan kedua adalah jalur ke parlemen. Dasco dikenal memiliki pengaruh dalam komunikasi politik DPR dan hubungan Gerindra dengan fraksi-fraksi pendukung pemerintah.
Keuntungan ketiga ada pada proses. Karena partai koalisi sudah memberi sinyal mendukung kader Gerindra, potensi persaingan terbuka memperebutkan kursi wakil presiden dapat ditekan, dan jalan pengajuan nama ke MPR relatif lapang.
Kecemburuan Koalisi hingga Kosongnya Pos Parlemen
Di balik keuntungan itu, pilihan terhadap Dasco membawa risiko. Yang pertama menyangkut keseimbangan koalisi. Sinyal dukungan partai saat ini belum tentu mencerminkan kesepakatan jangka panjang soal pembagian kekuasaan.
Sebuah ulasan memperkirakan akan muncul rasa iri dengan pertanyaan semacam, “Presidennya dari Gerindra, Wapresnya kok dari Gerindra juga?”
Jika dua kursi puncak dipegang satu partai, partai lain mungkin tetap mendukung Prabowo, tetapi dapat meminta kompensasi lewat jatah kabinet atau jabatan strategis.
Risiko kedua datang dari posisi Dasco sendiri. Bila ia pindah ke Istana, Gerindra dan pemerintah berpotensi kehilangan salah satu operator politik di parlemen, dan fungsi koordinasi yang selama ini bertumpu padanya perlu diisi figur lain. Ini pembacaan atas kemungkinan yang belum terjadi.
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga pernah mengemukakan skenario pertukaran jabatan di DPR, yakni Puan Maharani menjadi wakil presiden dan posisi Ketua DPR diberikan kepada Gerindra.
Dalam skenario tersebut, Dasco disebut berpeluang menggantikan Puan.
“Barternya Puan menjadi wapres tapi Ketua DPR diberikan ke Gerindra,” kata Jamiluddin pada 11 November 2026, sebelum Gibran mengundurkan diri.
Skenario ini menunjukkan bahwa pergeseran posisi Dasco dapat berimbas pada peta kepemimpinan parlemen.
Risiko ketiga adalah persepsi konsentrasi kekuasaan. Dua kader satu partai di posisi presiden dan wakil presiden dapat memunculkan kesan dominasi Gerindra, terutama bila tidak diimbangi pembagian peran yang proporsional.
Risiko keempat menyangkut hubungan dengan Joko Widodo atau Jokowi. Gibran selama ini dipandang sebagai salah satu jembatan antara pemerintahan Prabowo dan mantan presiden.
Pengamat politik Sana Jaffrey dari Australian National University menilai pengunduran diri Gibran dapat memperlemah posisi politik Jokowi karena putranya tidak lagi berada di pemerintahan, sebagaimana dilansir CNA pada Kamis, 12 November 2026.
Jika Prabowo memilih Dasco, jalur komunikasi politik yang sebelumnya melekat pada posisi Gibran tidak lagi berada di tangan wakil presiden.
Itu tidak otomatis berarti hubungan Prabowo dan Jokowi memburuk, tetapi Prabowo perlu menimbang apakah ia ingin jalur tersebut tetap tersedia.
Batu Loncatan Menuju 2029 atau Sekadar Penjaga Transisi?
Pertimbangan Prabowo tidak berhenti pada kebutuhan pemerintahan saat ini. Pilihan wakil presiden juga dapat dibaca dalam konteks regenerasi kepemimpinan Gerindra dan peta politik menuju Pemilu 2029.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai pengganti Gibran perlu memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan menjaga konsolidasi politik nasional.
Ia juga mengingatkan agar figur yang dipilih tidak memunculkan konflik politik baru menjelang Pemilu 2029.
“Prabowo membutuhkan sosok yang bukan sekadar pelengkap jabatan, melainkan figur yang bisa menjadi mitra strategis presiden dan menjaga keseimbangan kekuatan politik,” kata Efriza pada Kamis (12/11/2026).
Dasco punya modal organisasi dan jaringan di parlemen. Jika menjadi wakil presiden, jangkauan serta pengalamannya akan makin luas.
Namun, kekuatan sebagai operator politik tidak otomatis menjadi kekuatan elektoral.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh kepemilikan dan kemampuan mengonversi berbagai bentuk modal.
Dasco memiliki modal politik berupa posisi dalam struktur Gerindra, jaringan elite, serta pengaruh dalam komunikasi parlemen.
Jika menjadi wakil presiden, modal tersebut berpotensi bertambah melalui akses terhadap institusi eksekutif dan visibilitas nasional.
Namun, modal politik tidak otomatis dapat dikonversi menjadi modal elektoral. Kemampuan membangun kompromi di antara elite partai, mengelola fraksi, dan menjaga komunikasi dengan pemerintah merupakan sumber pengaruh dalam arena politik institusional.
Sementara itu, kontestasi elektoral berlangsung di arena yang lebih luas, dengan pemilih sebagai aktor yang memiliki pertimbangan dan preferensi berbeda.
Dasco perlu membangun pengenalan publik, legitimasi politik, dan basis dukungan di luar jaringan elite jika ingin memperluas pengaruhnya ke arena pemilihan nasional.
Posisi Dasco di Gerindra memang memberinya modal politik yang kuat. Namun, modal itu belum tentu cukup untuk membawanya menjadi penerus Prabowo.
Dalam teori Iron Law of Oligarchy Robert Michels, organisasi politik cenderung melahirkan kelompok elite yang menguasai sumber daya, informasi, dan mekanisme pengambilan keputusan.
Posisi Dasco di Gerindra memberinya akses terhadap sumber daya organisasi tersebut. Namun, kedudukan strategis dalam struktur partai tidak dengan sendirinya menjamin suksesi kepemimpinan.
Regenerasi tetap bergantung pada mekanisme internal, distribusi pengaruh di antara elite, dan keputusan pemegang otoritas tertinggi partai.
Jika Dasco masuk ke pemerintahan sebagai wakil presiden, Gerindra juga menghadapi persoalan pembagian ulang kekuasaan organisasi.
Posisi yang ditinggalkan di partai dan parlemen harus diisi, sementara jaringan komunikasi politik yang selama ini dibangun Dasco perlu dipertahankan.
Dengan demikian, perpindahannya ke Istana bukan sekadar perubahan jabatan, melainkan juga perubahan distribusi sumber daya dan pengaruh di dalam partai.
Kalkulasi Prabowo karena itu berlangsung dalam dua arena sekaligus. Di satu sisi, ia perlu menjaga efektivitas pemerintahan dan keseimbangan koalisi. Di sisi lain, ia harus mempertimbangkan kesinambungan organisasi Gerindra dan konfigurasi kepemimpinan partai setelah dirinya.
Memilih Dasco dapat memperkuat hubungan antara Istana, partai, dan parlemen, tetapi juga mengharuskan Gerindra menata ulang salah satu simpul penting dalam mesin politiknya.
Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari Prabowo maupun Gerindra mengenai nama pengganti Gibran.
Dukungan terhadap Dasco masih menjadi bagian dari dinamika politik menjelang keputusan Presiden.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan