Bukan Lagi Soal SPPG, Keracunan MBG Picu Desakan Audit dan Evaluasi Nasional

Kegagalan pada salah satu tahapan dapat berujung pada masalah kesehatan dalam skala besar.

Karena itu, pemeriksaan setelah kejadian tidak cukup. Sistem pengawasan harus mampu mendeteksi potensi masalah sebelum makanan didistribusikan.

Kasus Tana Toraja memberikan gambaran mengenai pentingnya persoalan tersebut. Sebanyak 173 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, sementara pemerintah daerah masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebabnya.

Dalam kondisi seperti itu, makanan yang dicurigai bermasalah seharusnya dapat segera dihentikan distribusinya sambil menunggu pemeriksaan laboratorium.

Kritik Masyarakat Sipil: Persoalannya Lebih Dalam

Kritik terhadap MBG juga datang dari masyarakat sipil, terutama terkait transparansi dan tata kelola.

Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam pemantauan terhadap pelaksanaan MBG, menemukan variasi standar pelaksanaan antarwilayah, termasuk kualitas dapur, higienitas dan komposisi makanan.

ICW juga menyoroti adanya indikasi kedekatan sebagian pengelola SPPG dengan politisi, pejabat publik maupun aparat penegak hukum. Temuan tersebut dinilai menunjukkan kerentanan program terhadap patronase dan persoalan akuntabilitas.

Dalam laporan lainnya, ICW menyebut keterbukaan mengenai anggaran, tata kelola dan data SPPG masih menjadi persoalan yang menyulitkan pengawasan publik. ([Antikorupsi] [8] )