Bukan Lagi Soal SPPG, Keracunan MBG Picu Desakan Audit dan Evaluasi Nasional

JAKARTA — Rentetan dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengguncang pelaksanaan program unggulan pemerintah. Dalam beberapa hari terakhir, kasus dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dengan jumlah penerima manfaat yang terdampak mencapai ribuan orang.

Kondisi tersebut membuat persoalan MBG tidak lagi cukup dilihat sebagai kesalahan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Desakan mulai mengarah pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan, distribusi, pengawasan, hingga tata kelola program secara nasional.

Data yang Mitra SPPG Makale Batupapan 1, Louice Cristiana Mangontan atau akrab disapa Lusi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor DPRD Tana Toraja, Jumat (4/9/2026). Dalam RDP tersebut, Lusi mendapat protes dari sejumlah orang tua siswa yang anaknya diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG.

dikutip Associated Press menyebut sekitar 1.950 orang mengalami gejala seperti diare, mual dan muntah dalam rangkaian dugaan keracunan yang terjadi antara Selasa hingga Kamis di sejumlah wilayah.

Kasus dilaporkan antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.

Di Tana Toraja, jumlah siswa dan guru yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG mencapai 173 orang. Sebagian korban mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan seluruhnya disebabkan oleh makanan MBG.

Sementara di Sidoarjo, kasus dugaan keracunan menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Sampel makanan dan muntahan korban diperiksa untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Rentetan kejadian itu kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah sistem pengawasan MBG mampu mencegah masalah sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat?