Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, pemerintah sendiri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional mencatat hingga 29 Mei 2026 terdapat 8.182 SPPG yang pernah mendapatkan sanksi suspend. Sebanyak 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan, sedangkan 2.213 lainnya masih berstatus suspend.
Data tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program, terlepas dari bagaimana program tersebut diberitakan di media sosial.
Kritik terhadap MBG juga tidak otomatis berarti penolakan terhadap program.
Survei Indonesia Development Monitoring pada Juli 2026 mencatat 68,4 persen responden menyatakan setuju terhadap MBG. Sementara survei Arus Survei Indonesia pada periode yang hampir sama mencatat 51,5 persen responden setuju program tersebut dilanjutkan.
Dengan demikian, publik dapat memberikan dukungan terhadap tujuan MBG sekaligus mempertanyakan pelaksanaannya.
Persoalan yang diperdebatkan mencakup keamanan pangan, distribusi, pengawasan, anggaran dan efektivitas program.
Ini menjadi pembeda penting antara kritik kebijakan dengan disinformasi: kritik dapat diuji melalui kinerja program, sementara informasi palsu diuji melalui fakta.
KDMP dan Persoalan Implementasi
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga menghadapi situasi serupa.
Pemerintah menempatkan KDMP sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi desa beroperasi pada 2026.
Namun implementasi program tersebut tidak berlangsung tanpa persoalan.
Prabowo sebelumnya mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan KDMP, termasuk persoalan listrik, air dan akses internet.
Kritik juga datang dari kalangan akademik. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM mempertanyakan sejumlah aspek implementasi KDMP dan dampaknya terhadap kemandirian desa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan