Nasib Gibran di Ujung Tanduk, 7 Parpol Bicara Pemakzulan, Siapa Calon Wapres Berikutnya?

JAKARTA, RMTVNews.com — Posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kian terdesak di ranah politik. Gelombang tekanan terus menguat setelah elite dari tujuh partai politik (parpol) di parlemen mulai menyuarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR hingga wacana pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Polemik yang mulanya dipicu isu validitas dokumen pendidikan Gibran kini bergulir menjadi pembahasan lintas partai.

Tujuh parpol yaitu Golkar, Demokrat, PKS, NasDem, PKB, PAN, dan PDI Perjuangan secara bergantian menyampaikan sikap politik yang menyinggung wacana tersebut.

Meski demikian, rincian suara dari para elite partai tersebut belum dapat disimpulkan sebagai keputusan resmi fraksi di DPR untuk memakzulkan Gibran.

Respon dari tiap parpol masih beragam, mulai dari dorongan pengunduran diri secara sukarela, wacana penggunaan instrumen Hak Menyatakan Pendapat, hingga pengkajian landasan hukum di parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen DPR yang paling relevan untuk merespons persoalan tersebut.

Menurut Doli, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota fraksi lain untuk membahas perkembangan persoalan Gibran.

“Rasa-rasanya sih responsnya positif,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/20226).

Namun, Doli belum memastikan apakah komunikasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan antarfraksi.

Peta Suara Lintas Partai dan Sikap Gerindra

Dari Partai Demokrat, Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon sebelumnya menyampaikan dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Jansen menilai putusan terkait persoalan persyaratan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945.

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata Jansen.

Di PKS, politisi senior Mulyanto menyatakan dukungan terhadap pandangan sejumlah politisi lintas fraksi yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan mekanisme konstitusional dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan memang telah terpenuhi.

“Saya katakan kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, ya kan? Memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja,” ujar Surya Paloh.

Dari PKB, anggota DPR Muhammad Khozin menyebut Hak Menyatakan Pendapat memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.

Ketentuan tersebut mengatur Hak Menyatakan Pendapat untuk menyatakan pendapat atas Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PAN juga menyampaikan pandangan serupa. Sarifuddin Sudding mendorong Gibran mengundurkan diri. Jika tidak, DPR dinilai dapat menggunakan kewenangan konstitusional, termasuk Hak Menyatakan Pendapat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangan bahwa gugurnya aspek-aspek mendasar persyaratan kepemimpinan dapat menghilangkan legitimasi pejabat yang bersangkutan.

Di tengah pernyataan sejumlah partai, posisi Gerindra menjadi perhatian karena partai tersebut merupakan kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan fraksinya belum menetapkan sikap resmi mengenai wacana pemakzulan Gibran.

Gerindra masih menunggu pembahasan internal setelah masa sidang DPR kembali dibuka.

Juru bicara Gerindra Kamrussamad juga menyatakan partainya belum membicarakan nama calon pengganti Gibran.

“Belum sampai ke sana,” kata Kamrussamad, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembicaraan mengenai persoalan Gibran masih berlangsung secara informal lintas fraksi.

Pimpinan DPR belum mengambil keputusan kelembagaan dan masih menunggu pembukaan masa sidang serta salinan resmi putusan Mahkamah Agung.

Masa sidang DPR dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa 10 November 2026. Periode tersebut menjadi momentum untuk melihat apakah aspirasi sejumlah anggota DPR akan masuk ke pembahasan formal.

Peluang Sosok Pengganti dan Prosedur Konstitusi

Wacana pemberhentian Gibran mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Wapres jika terjadi kekosongan jabatan.

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menyatakan partainya berharap sosok pengganti memiliki integritas dan kapasitas untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo.

Menurut Mardani, penentuan calon pengganti akan melibatkan partai politik pengusung dan Presiden.

“PKS berharap siapapun yang diajukan punya integritas dan kapasitas, dan bisa bekerja sama dengan presiden,” ujarnya.

Dari PDIP, Ketua DPP Andreas Hugo Pareira menyebut pengusulan calon Wakil Presiden pengganti merupakan kewenangan Presiden.

Karena itu, partainya menunggu dua nama yang nantinya diajukan Prabowo kepada MPR. Ketentuan tersebut sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting sebelumnya menyebut sejumlah nama yang dinilainya dapat masuk dalam pembicaraan politik apabila pergantian Wakil Presiden benar-benar terjadi.

Nama-nama yang disebut antara lain Ketua DPR Puan Maharani, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dari lingkungan Gerindra, ia juga menyebut sejumlah nama seperti Sugiono dan Prasetyo Hadi.

Namun, nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi dan pandangan pengamat. Belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai calon pengganti Gibran.

Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat tersebut harus diperiksa Mahkamah Konstitusi. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Dengan demikian, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan otomatis untuk memberhentikan Gibran.

Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden pengganti.

Di tengah perkembangan tersebut, perhatian politik kini tertuju pada sikap resmi delapan fraksi DPR, terutama Gerindra, serta kemungkinan komunikasi lintas partai berubah menjadi keputusan kelembagaan.