Pemerintah Amati Langkah DPR soal Polemik Ijazah Gibran

“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” ujarnya.

Yusril menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MA juga bersifat final setelah diunggah melalui laman resmi pengadilan.

Setelah proses tersebut rampung, menurut Yusril, penyelesaian dari sisi administrasi negara telah selesai. Tahapan berikutnya masuk ke ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR.

“Pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI,” kata Yusril.

DPR Terima Masukan Fraksi

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menyatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan mengenai mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh dalam merespons persoalan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut dia, dengan kondisi konstitusional yang ada, penggunaan HMP merupakan salah satu opsi yang dinilai ideal.