Pemerintah Amati Langkah DPR soal Polemik Ijazah Gibran

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan mencermati langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril mengatakan pemerintah belum dapat memastikan mekanisme yang akan ditempuh DPR setelah masa persidangan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).

“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril, perkembangan pembahasan di parlemen akan terlihat setelah DPR kembali menjalankan agenda persidangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sikap DPR terhadap dua putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran.

Dua putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan wakil presiden, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, dalam putusan kasasi, MA mengabulkan permohonan pemohon terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran.

Dengan putusan tersebut, surat keterangan itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengatakan masih ada tahapan yang perlu dilalui sebelum proses hukum terkait surat keterangan tersebut dinyatakan selesai.

Ia menyebut MA akan mengunggah putusan itu melalui laman resminya, kemudian pihak tergugat harus menindaklanjutinya.