Dalam konten tersebut, Golkar mempersoalkan narasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum salah satu partai besar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Golkar juga menyoroti pernyataan mengenai dugaan adanya pertemuan dengan sejumlah jenderal yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.
Derek menyebut narasi tersebut diarahkan kepada Bahlil Lahadalia. Pihaknya menilai pernyataan itu tidak didukung fakta maupun bukti.
Melalui Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa mencabut pernyataan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta menurunkan konten yang dipersoalkan.
Partai Golkar memberikan tenggat waktu 3×24 jam sejak somasi disampaikan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Tim hukum Golkar juga menyebut pernyataan yang dipersoalkan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Golkar beralasan narasi tersebut tidak hanya merugikan nama baik Bahlil, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di internal partai dan memengaruhi stabilitas politik nasional.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan