Sempat Sebut Pakar ‘Saking Pintarnya Jadi Goblok’, Kini Prabowo Libatkan Ilmuwan Urus Gambut

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang direncanakan pemerintah untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.

Arahan itu disampaikan setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah ahli dan peneliti untuk membahas tata kelola gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta agar ilmuwan dan masyarakat desa nantinya terlibat dalam BPGMN.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki pengetahuan mengenai kondisi lapangan yang perlu menjadi bagian dari pengelolaan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas usulan pembentukan BPGMN. Sejumlah ahli dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian hadir dalam agenda tersebut.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan persoalan gambut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan karhutla, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurut Arif, kawasan hidrologis gambut menjadi ruang hidup bagi sekitar 41 juta penduduk. Karena itu, tata kelola gambut perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat.

Pelibatan ilmuwan tersebut sebenarnya telah diarahkan Prabowo sebelum pertemuan 24 September. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September, Prabowo secara khusus meminta agar para pakar gambut dilibatkan dalam pembahasan.

“Saya ingin langsung bertatap muka dengan para pakar gambut yang ada di Indonesia, dan juga yang dari luar negeri,” ujar Prabowo saat itu.