JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang direncanakan pemerintah untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Arahan itu disampaikan setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah ahli dan peneliti untuk membahas tata kelola gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta agar ilmuwan dan masyarakat desa nantinya terlibat dalam BPGMN.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki pengetahuan mengenai kondisi lapangan yang perlu menjadi bagian dari pengelolaan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas usulan pembentukan BPGMN. Sejumlah ahli dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian hadir dalam agenda tersebut.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan persoalan gambut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan karhutla, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurut Arif, kawasan hidrologis gambut menjadi ruang hidup bagi sekitar 41 juta penduduk. Karena itu, tata kelola gambut perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat.
Pelibatan ilmuwan tersebut sebenarnya telah diarahkan Prabowo sebelum pertemuan 24 September. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September, Prabowo secara khusus meminta agar para pakar gambut dilibatkan dalam pembahasan.
“Saya ingin langsung bertatap muka dengan para pakar gambut yang ada di Indonesia, dan juga yang dari luar negeri,” ujar Prabowo saat itu.
Prabowo juga meminta pembahasan melibatkan BRIN dan perguruan tinggi.
“Tapi mungkin kita juga ada dari BRIN, dari fakultas-fakultas, saya minta kita bahas benar-benar masalah gambut ini, dan kita mulai ambil langkah-langkah yang benar-benar menyeluruh untuk kita selesaikan,” katanya.
Pertemuan dengan para ilmuwan gambut pada 24 September tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Prabowo melontarkan pernyataan keras mengenai sejumlah pakar.
Dalam pidato peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menanggapi kritik dari pihak yang disebutnya sebagai pakar.
“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian mengatakan terdapat sejumlah pakar yang menurutnya telah melontarkan fitnah. Ia menyatakan memilih tidak memperpanjang persoalan tersebut dan membuka kemungkinan memaafkan pihak yang bersangkutan apabila menyadari kesalahannya.
Dalam pidato yang sama, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi kalangan cendekiawan.
“Kalau Anda punya kepintaran, kalau Anda punya kepakaran, jangan lupa seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengaitkan kritik tersebut dengan kepentingan bangsa ketika menyebut pentingnya seorang intelektual tidak mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Menteri HAM Natalius Pigai. Pigai mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan ketika terdapat kekurangan, tetapi menurutnya penilaian juga perlu melihat capaian dan manfaat kebijakan secara keseluruhan.
“Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah,” kata Pigai, Selasa (22/9/2026).
Sementara itu, dalam agenda pengelolaan gambut, pemerintah kembali membuka ruang bagi kalangan akademisi dan peneliti untuk memberikan masukan.
Selain BRIN, sejumlah perguruan tinggi turut mengirimkan ahli dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah menyebut diskusi dengan para akademisi diperlukan untuk mencari penanganan terhadap persoalan gambut yang berulang setiap tahun, terutama kebakaran hutan dan lahan.