Soal 2 Fraksi untuk Capres 2029, Siapa yang Menguasai Tiket Pilpres?

JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme pencalonan presiden untuk Pemilu 2029 mulai mengarah pada satu pertanyaan penting yakni setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold, siapa yang nantinya memegang kendali atas akses menuju tiket Pilpres?

Salah satu gagasan yang muncul adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan minimal dua fraksi di DPR.

Wacana tersebut disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia mengaku mendengar masukan mengenai perubahan model dukungan pencalonan presiden menjadi minimal dua fraksi.

“Saya mendengar ada masukan yang jelas, bahwasanya pergantiannya model daripada dukungan pada presiden itu adalah berdasarkan dukungan sedikit-dikitnya dua fraksi,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Paloh menyatakan tidak mempermasalahkan gagasan tersebut. Menurut dia, dukungan dua fraksi dapat menjadi alternatif setelah sistem presidential threshold berubah.

Respons positif kemudian datang dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan syarat dukungan minimal dua fraksi merupakan bagian dari usulan partainya.

Sarmuji menyebut komunikasi informal mengenai gagasan tersebut telah dilakukan dengan partai-partai koalisi pemerintah.

Menurutnya, mekanisme baru diperlukan agar jumlah pasangan calon presiden tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan ruang constitutional engineering yang terbuka setelah putusan MK.

Setelah presidential threshold dihapus

Mahkamah Konstitusi atau MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan yang dibacakan pada 2 Januari 2025 tersebut, MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai memperoleh sedikitnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.