Surya Paloh Pasang Badan Dorong PT 7%, NasDem Siap Tak Lolos Parlemen

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono sebelumnya menyatakan Gerindra menyepakati parliamentary threshold sebesar 5 persen.

Ia mengatakan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah telah bertemu untuk membicarakan sejumlah hal terkait revisi UU Pemilu, termasuk ambang batas parlemen.

“Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2026).

Dengan demikian, setidaknya terdapat perbedaan angka yang cukup jelas: NasDem mendorong 7 persen, sedangkan Gerindra menyatakan sikap pada 5 persen.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim juga sebelumnya menegaskan konsistensi partainya.

Menurut dia, parliamentary threshold sebaiknya mengalami kenaikan pada setiap pemilu dan NasDem tetap menawarkan angka 7 persen.

Bukan Hanya Soal Angka

Perdebatan PT 5 persen atau 7 persen pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka ambang batas.

Persoalan yang ikut muncul adalah berapa banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR apabila ambang batas dinaikkan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyoroti persoalan tersebut. Ia mengatakan Demokrat sedang mengkaji persoalan ambang batas dari sisi jumlah suara rakyat yang berpotensi tidak memperoleh representasi di parlemen.

“Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen. Sebab kemarin 4% saja yang hangus sampai 17 juta suara,” kata Dede, Minggu (20/9/2026).

Demokrat bahkan mengusulkan konsep Dapil Nasional atau national pool. Gagasannya, sisa suara dari partai-partai yang memenuhi ambang batas dapat dikumpulkan untuk kemudian diperhitungkan dalam distribusi kursi tambahan DPR.

Perbedaan gagasan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan parliamentary threshold tidak semata-mata berkaitan dengan berapa banyak partai yang berada di DPR.