Mahfud MD Kritik Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie, Begini Respons KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang mempertanyakan mekanisme pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan, termasuk keputusan pelimpahan penanganan perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada Kejaksaan Agung.

“Kami menghormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan terkait dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Kepolisian ke Kejaksaan Agung,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Budi, KPK masih terus mengikuti perkembangan penyidikan karena proses penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Ia mengingatkan bahwa pelimpahan perkara baru dilakukan pada Sabtu (11/7), sehingga seluruh proses masih terus berjalan.

“Saat ini kami masih terus mengikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung,” katanya.

Budi menambahkan, KPK memandang baik Polri maupun Kejaksaan Agung memiliki komitmen yang sama dalam menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Karena itu, menurutnya, masyarakat juga perlu ikut mengawal proses penyidikan agar berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kita sama-sama sabar. Kita tunggu perkembangannya nanti seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai mekanisme pelimpahan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan Agung dalam perkara yang menjerat Febrie Adriansyah tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Melalui kanal YouTube resminya, Mahfud menyebut mekanisme tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah bermula dari penyidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terhadap tiga perkara, yakni dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, dugaan korupsi PT Asabri dan Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Infrastruktur (KNI).

Pada 11 Juli 2026, Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka bersama satu tersangka lainnya sebelum memutuskan melimpahkan penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung.