Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT menerapkan tahapan identifikasi dan penilaian terhadap individu yang terlibat perkara terorisme sejak berstatus tersangka.
Proses ini tidak berhenti di tahap penyidikan, tetapi berlanjut kepada individu yang telah berstatus terdakwa maupun terpidana.
Hasilnya menjadi salah satu dasar bagi BNPT untuk memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing individu, serta menentukan pendekatan penanganan dan pembinaan yang sesuai.
Program deradikalisasi kemudian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.
Rehabilitasi diarahkan untuk mendukung perubahan pemahaman dan sikap individu. Reedukasi dilakukan melalui penguatan pemahaman dan wawasan kebangsaan.
Adapun reintegrasi sosial dipersiapkan agar individu dapat kembali ke tengah masyarakat dan berpartisipasi secara positif.
Dengan mekanisme ini, BNPT berupaya menghubungkan penanganan sejak tahap awal perkara dengan pembinaan selama penahanan dan pemidanaan, hingga persiapan kembali ke lingkungan sosial.
Dari sisi pemasyarakatan, kesinambungan penanganan juga membutuhkan koordinasi dalam pelayanan tahanan dan pembinaan.
Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, mengatakan sinergi antarlembaga diperlukan untuk menghubungkan seluruh tahapan, mulai dari penahanan, proses hukum, pembinaan selama menjalani pidana, hingga reintegrasi sosial.
“Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Pertama, mekanisme penyampaian hasil identifikasi dan penilaian awal sebagai lampiran berkas perkara, agar hasilnya terhubung dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan