Kedua, pemetaan proses bisnis pelayanan tahanan terorisme untuk memperjelas mekanisme pelayanan, penanganan, dan pembagian peran antarlembaga selama proses hukum.

Ketiga, integrasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas guna mendukung pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Pembagian tugas dan kewenangan juga menjadi perhatian. BNPT, aparat penegak hukum, dan jajaran pemasyarakatan memiliki fungsi berbeda, tetapi perlu bekerja dalam mekanisme yang saling terhubung.

Hasil rapat diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang menjadi acuan bagi setiap instansi.

BNPT menempatkan deradikalisasi sebagai rangkaian penanganan yang tidak hanya berlangsung di lembaga pemasyarakatan, melainkan dipersiapkan sejak tahap awal perkara hingga individu menjalani pembinaan dan kembali ke masyarakat.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.