RJAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada November 2026. Pengukuhan ini menandai perubahan penting dalam posisi politik mantan Presiden RI tersebut yakni dari figur yang memiliki pengaruh terhadap sebuah partai menjadi bagian dari struktur formal partai yang dua kali gagal lolos ke Senayan itu.
Pada 26 September 2026, Jokowi secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota PSI dalam agenda PSI di Bandung. PSI kemudian memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina, dengan 16 November di Surabaya disebut sebagai salah satu jadwal yang direncanakan. Jokowi juga menyebut dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Perubahan tersebut menarik dibaca bukan hanya dari sisi internal PSI, tetapi juga dari hubungan PSI dengan Partai Gerindra dan konfigurasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, ketika Jokowi masuk ke struktur formal PSI, ia tidak hanya memasuki satu arena politik. Ada arena internal partai, arena pemerintahan, hubungan antarpartai, jaringan elite, hingga arena elektoral menuju Pemilu 2029.
Di sinilah konsep Nested Games George Tsebelis menjadi relevan.
Dalam Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics (1990), Tsebelis menjelaskan bahwa aktor politik dapat menghadapi sejumlah permainan atau arena secara bersamaan. Setiap arena memiliki aturan, kepentingan, dan konsekuensi berbeda. Tindakan yang tampak kurang optimal dalam satu arena dapat menjadi rasional ketika dilihat dalam keseluruhan konfigurasi permainan.
Jokowi kini berada dalam konfigurasi semacam itu.
Ia masuk ke PSI ketika partai tersebut masih dipimpin Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum. Pada saat yang sama, PSI berada dalam konfigurasi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara partai tersebut harus membangun kekuatan politik sendiri menuju 2029.
Maka persoalannya bukan sekadar apa arti jabatan baru Jokowi, melainkan bagaimana Jokowi, PSI, dan Gerindra bergerak dalam beberapa arena politik secara bersamaan.
Di Balik Jokowi Masuk ke Organ Inti PSI
Secara struktural, posisi Ketua Dewan Pembina berbeda dengan Ketua Umum yang dijabat Kaesang Pangarep.
Kaesang memegang otoritas formal sebagai Ketua Umum, sedangkan Jokowi akan berada pada posisi Ketua Dewan Pembina. Konfigurasi tersebut mempertemukan dua jenis modal politik dalam satu struktur yakni otoritas organisasi di satu sisi dan pengalaman, jaringan, reputasi, serta modal simbolik seorang mantan presiden di sisi lain.
Dalam praktik politik, struktur formal bukan satu-satunya sumber pengaruh. Hubungan personal, pengalaman pemerintahan, jaringan elite, reputasi politik, dan kemampuan membangun komunikasi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan semata-mata siapa yang memiliki pengaruh lebih besar di PSI. Yang lebih penting adalah bagaimana dua posisi tersebut bekerja dalam satu organisasi.
Apakah pembagian kewenangan antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dapat berjalan efektif? Bagaimana pengalaman politik Jokowi diterjemahkan ke dalam keputusan organisasi? Dan sejauh mana modal politik personal dapat dikonversi menjadi kapasitas institusional partai?
Di sinilah proses institusionalisasi menjadi penting.
Jokowi tidak lagi sekadar menjadi figur yang dapat memberikan dukungan dari luar. Dengan masuk ke struktur formal, modal politik personalnya berhadapan langsung dengan mekanisme organisasi.
Jokowi, Gibran, dan Kaesang dalam Tiga Arena
Konfigurasi ini menjadi lebih kompleks jika ditempatkan dalam konteks posisi Gibran dan Kaesang.
Kaesang merupakan putra kedua Jokowi, setelah Gibran Rakabuming Raka. Kaesang kini memimpin PSI sebagai Ketua Umum. Sementara Gibran berada dalam struktur pemerintahan nasional sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pasangan terpilih dalam Pemilu 2024 dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.
Dengan demikian, terdapat tiga posisi politik yang berbeda dalam konfigurasi tersebut.
Jokowi berada di struktur partai sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Kaesang berada pada posisi pimpinan operasional partai sebagai Ketua Umum. Gibran berada dalam struktur pemerintahan sebagai Wakil Presiden.
Ketiganya tidak otomatis menjalankan satu garis komando politik. Masing-masing memiliki posisi formal, kewenangan, tanggung jawab, dan arena institusional yang berbeda.
Namun, hubungan tersebut tetap relevan secara politik karena ketiganya memiliki titik temu dalam jaringan politik yang sama.
Di sinilah Nested Games menjadi menarik. Satu aktor dapat berhadapan dengan beberapa arena sekaligus, sementara keputusan di satu arena dapat memiliki konsekuensi terhadap arena lainnya.
Jokowi, misalnya, dapat membawa pengalaman dan jaringan politiknya ke PSI. Kaesang harus mengelola organisasi yang kini memiliki figur mantan presiden sebagai Ketua Dewan Pembina. Sementara Gibran berada dalam pemerintahan yang juga menjadi bagian dari konfigurasi politik yang didukung PSI.
Yang perlu diamati bukan asumsi bahwa ketiganya memiliki satu agenda yang identik, melainkan bagaimana posisi mereka berinteraksi di antara institusi yang berbeda.
Dengan kata lain, konfigurasi Jokowi–Gibran–Kaesang merupakan bagian dari lingkungan politik yang membuat permainan PSI menjadi lebih kompleks.
Dari Jokowi Effect ke Kapasitas Institusional
Kehadiran Jokowi tentu membuka kembali pembicaraan mengenai “Jokowi Effect”.
Istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan pengaruh politik yang melekat pada figur Jokowi melalui pengalaman kepemimpinan, popularitas, jaringan, dan modal simboliknya.
Namun pengalaman Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa kekuatan figur dan kekuatan partai merupakan dua hal yang berbeda.
Dalam Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.108 suara untuk DPR RI dan tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Sementara Gerindra memperoleh 20.071.345 suara dan memenuhi ambang batas tersebut. Data resmi KPU menempatkan keduanya dalam posisi yang berbeda dalam konversi suara menjadi kursi DPR.
Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi tidak memiliki pengaruh politik terhadap PSI. Tetapi data itu menunjukkan persoalan yang berbeda. Bahwa modal personal tidak identik dengan kapasitas institusional partai.
Figur dapat menghadirkan perhatian publik. Tetapi organisasi diperlukan untuk mengubah perhatian tersebut menjadi dukungan politik yang terstruktur.
Karena itu, pertanyaan penting bagi PSI bukan hanya apakah kehadiran Jokowi dapat meningkatkan visibilitas atau elektabilitas partai. Pertanyaannya adalah apakah modal politik Jokowi dapat dilembagakan menjadi kapasitas PSI.
Jika proses itu terjadi, maka yang terbentuk bukan sekadar “Jokowi Effect”, melainkan kapasitas politik PSI yang bekerja melalui struktur, kader, jaringan, komunikasi, dan mesin organisasi.
Lima Arena dalam Nested Games
Melalui kerangka Nested Games, posisi Jokowi di PSI dapat dibaca setidaknya melalui lima arena.
Pertama, arena internal PSI. Jokowi masuk ke struktur partai ketika PSI masih dipimpin Kaesang. Konsolidasi organisasi, kaderisasi, pembagian kewenangan, penguatan struktur daerah, dan pembangunan identitas partai menjadi bagian dari permainan internal tersebut.
Pada 26 September 2026, Jokowi bahkan menyebut struktur PSI di Kota Bandung telah mencapai 100 persen pada tingkat DPC dan DPRt ketika menjelaskan kehadirannya bersama Kaesang di Bandung.
Kedua, arena pemerintahan Prabowo-Gibran. PSI berada dalam konfigurasi pendukung pemerintahan. Karena itu, posisi PSI tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun dukungan terhadap pemerintah tidak otomatis menghilangkan kepentingan PSI sebagai partai yang harus membangun identitas dan basis politik sendiri.
Ketiga, arena hubungan PSI–Gerindra. PSI dan Gerindra berada dalam barisan politik yang sama dalam mendukung pemerintahan. Namun keduanya tetap merupakan organisasi politik yang memiliki struktur, identitas, kepentingan, dan basis elektoral masing-masing.
Keempat, arena Pemilu 2029. PSI harus memperkuat dukungan elektoral setelah tidak mencapai ambang batas parlemen pada 2024. Gerindra, pada saat yang sama, memiliki basis elektoral yang jauh lebih besar dan harus mempertahankan posisi politiknya.
Kelima, arena elite. Jokowi, Prabowo, Gibran, dan Kaesang berada dalam jejaring politik yang saling bersinggungan. Namun hubungan personal tidak selalu identik dengan posisi formal institusi.
Lima arena tersebut tidak berdiri sendiri. Perubahan dalam satu arena dapat memengaruhi kalkulasi aktor di arena lainnya.
PSI–Gerindra: Bersama di Pemerintahan, Berbeda di Elektoral
Di sinilah hubungan PSI dan Gerindra menjadi penting.
Dalam arena pemerintahan, keduanya berada dalam konfigurasi pendukung Prabowo-Gibran. Namun dalam arena elektoral, keduanya tetap memiliki kepentingan organisasi masing-masing.
Koalisi pemerintahan tidak dengan sendirinya menghapus kompetisi antarpartai. Begitu pula kompetisi elektoral tidak selalu mengharuskan berakhirnya kerja sama dalam pemerintahan.
Contoh mengenai perbedaan horizon tersebut terlihat pada Juni 2026. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyampaikan bahwa Jokowi meminta PSI dan simpatisannya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode. Pernyataan tersebut diberitakan sebagai arahan yang disampaikan Jokowi kepada PSI.
Ketika isu tersebut ditanyakan kepada Gerindra, Wakil Ketua Umum Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan partainya saat itu masih berfokus pada pekerjaan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyelesaikan berbagai agenda yang sedang berjalan.
Perbedaan respons tersebut menarik ditempatkan dalam perspektif Nested Games.
PSI dapat berbicara mengenai horizon politik yang lebih panjang, sementara Gerindra menempatkan perhatian pada agenda pemerintahan yang sedang berjalan.
Keduanya dapat berlangsung secara bersamaan karena aktor dan partai menghadapi arena yang berbeda.
Hubungan PSI–Gerindra karena itu tidak harus ditempatkan hanya dalam kategori koalisi atau kompetisi. Dalam sistem politik multipartai, kerja sama dan kompetisi dapat berlangsung pada arena yang berbeda dalam waktu yang sama.
Jarak Elektoral PSI dan Gerindra
Data survei juga memberikan konteks terhadap hubungan tersebut.
Survei Poltracking yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 23,2 persen dan PSI sebesar 2,3 persen. Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Angka itu merupakan potret pada satu periode, bukan prediksi hasil Pemilu 2029.
Namun secara analitis, data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan basis dukungan antara kedua partai dalam pengukuran tersebut.
Bagi PSI, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan perhatian publik melalui figur Jokowi, tetapi bagaimana perhatian itu dapat diterjemahkan menjadi organisasi politik.
Ada perbedaan antara figur yang dikenal publik dan organisasi yang mampu mengorganisasi dukungan publik.
Kaderisasi, jaringan daerah, komunitas, kelompok pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, serta mesin komunikasi politik merupakan bagian dari kapasitas yang harus dibangun partai.
Jika modal personal dapat terhubung dengan struktur tersebut, pengaruh figur dapat mengalami proses pelembagaan.
Kaesang dan Jokowi: Dua Posisi dalam Satu Struktur
Di sinilah relasi Jokowi dan Kaesang menjadi salah satu arena internal paling penting. Kaesang adalah Ketua Umum PSI. Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina.
Secara formal, keduanya memiliki fungsi berbeda. Tetapi dalam praktik politik, otoritas formal bukan satu-satunya sumber pengaruh.
Jokowi membawa pengalaman sebagai kepala daerah, presiden, serta jaringan politik yang terbentuk selama perjalanan politiknya. Kaesang membawa legitimasi formal sebagai ketua umum yang bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi partai. Dua modal tersebut berada dalam satu struktur.
Karena itu, efektivitas struktur baru PSI akan bergantung pada bagaimana kewenangan formal dan pengaruh politik informal dikelola.
Pembagian peran yang jelas dapat menciptakan hubungan antara kepemimpinan operasional dan pembinaan strategis. Sebaliknya, batas kewenangan yang tidak jelas dapat menciptakan persoalan koordinasi.
Ini merupakan Nested Games yang berlangsung di dalam PSI sendiri.
Yang menarik, hubungan tersebut juga memiliki dimensi keluarga. Kaesang merupakan putra kedua Jokowi, sementara Gibran, putra sulung, berada dalam struktur pemerintahan sebagai Wakil Presiden.
Namun hubungan keluarga tidak dapat secara otomatis diterjemahkan menjadi hubungan institusional. Justru karena itulah batas antara relasi personal dan kewenangan formal menjadi penting untuk diamati.
Pertanyaan analitisnya bukan siapa yang berada di atas siapa, tetapi bagaimana institusi PSI mengatur hubungan antara ketua umum, dewan pembina, dan seluruh organ partai.
Dari Modal Personal ke Modal Institusional
Pada titik ini, istilah “Jokowi Effect” perlu ditempatkan sebagai pertanyaan, bukan kesimpulan.
Jokowi membawa modal politik personal ke dalam PSI. Namun partai membutuhkan lebih dari sekadar popularitas figur.
Modal politik harus diterjemahkan menjadi kapasitas organisasi: kader yang bekerja, struktur daerah yang aktif, komunikasi yang konsisten, kemampuan merekrut pemilih, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu figur.
Di sinilah perbedaan antara personal political capital dan institutional political capital menjadi penting.
Modal personal melekat pada individu. Modal institusional melekat pada organisasi.
Kehadiran Jokowi dapat memberikan sumber daya politik bagi PSI. Tetapi apakah sumber daya itu menjadi kekuatan organisasi merupakan proses yang berbeda.
Dengan demikian, masuknya Jokowi ke PSI bukan hanya persoalan siapa yang menjadi Ketua Dewan Pembina. Ia menjadi eksperimen politik mengenai bagaimana modal seorang tokoh nasional bekerja ketika dimasukkan ke dalam institusi partai.
Menuju 2029: Permainan yang Tidak Tunggal
Pemilu 2029 membuat seluruh konfigurasi tersebut semakin kompleks.
PSI memiliki kepentingan untuk memperkuat posisinya sebagai partai. Gerindra memiliki kepentingan elektoral sendiri. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki agenda pemerintahan yang harus berjalan. Jokowi memiliki posisi baru dalam struktur PSI. Kaesang memimpin partai. Gibran berada di pemerintahan.
Tidak ada satu arena yang sepenuhnya menentukan arena lainnya.
Dukungan PSI terhadap pemerintahan dapat berlangsung bersamaan dengan upaya membangun identitas partai. Hubungan PSI dengan Gerindra dapat bersifat kooperatif dalam pemerintahan sekaligus memiliki dimensi kompetisi dalam perebutan dukungan politik. Jokowi dapat menjadi bagian dari struktur PSI tanpa berarti seluruh keputusan partai otomatis berasal darinya.
Itulah inti dari Nested Games.
Aktor politik tidak selalu memainkan satu permainan dengan satu tujuan. Mereka bergerak di beberapa arena yang saling berhubungan, dan keputusan yang dibuat dalam satu arena dapat memengaruhi posisi mereka di arena lainnya.
Dalam konfigurasi ini, Jokowi tidak bermain hanya di dalam PSI. PSI juga tidak bermain hanya dengan Jokowi. Ada Gerindra, pemerintahan Prabowo-Gibran, Kaesang sebagai ketua umum, Gibran sebagai Wakil Presiden, jaringan elite, struktur organisasi, dan Pemilu 2029 sebagai arena yang mempertemukan kepentingan yang berbeda.
Karena itu, “Jokowi Effect” lebih tepat ditempatkan sebagai sebuah pertanyaan: sejauh mana pengaruh seorang figur dapat diterjemahkan menjadi kapasitas institusional?
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Kaesang mengelola PSI ketika ayahnya berada di posisi Ketua Dewan Pembina, bagaimana posisi PSI berinteraksi dengan Gerindra dalam pemerintahan, dan bagaimana konfigurasi tersebut berkembang ketika memasuki arena elektoral 2029.
Jawabannya tidak cukup dicari melalui angka elektabilitas. Ia juga perlu dilihat dari kemampuan organisasi membangun struktur, kader, jaringan, identitas, dan mekanisme pengambilan keputusan.
Dalam perspektif Nested Games, pengukuhan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada akhirnya bukan sekadar pergantian atau penambahan posisi dalam struktur partai.
Ia merupakan titik masuk untuk mengamati bagaimana modal personal, struktur partai, hubungan keluarga, pemerintahan, hubungan antarpartai, dan kepentingan elektoral bertemu dalam beberapa permainan sekaligus.
Dan justru karena permainan itu berlangsung secara bersamaan, arah PSI menuju 2029 tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar efek Jokowi, tetapi oleh bagaimana efek tersebut bekerja di dalam institusi yang dipimpin Kaesang, beririsan dengan pemerintahan Gibran, dan berhadapan dengan kekuatan partai seperti Gerindra.