Maka persoalannya bukan sekadar apa arti jabatan baru Jokowi, melainkan bagaimana Jokowi, PSI, dan Gerindra bergerak dalam beberapa arena politik secara bersamaan.
Di Balik Jokowi Masuk ke Organ Inti PSI
Secara struktural, posisi Ketua Dewan Pembina berbeda dengan Ketua Umum yang dijabat Kaesang Pangarep.
Kaesang memegang otoritas formal sebagai Ketua Umum, sedangkan Jokowi akan berada pada posisi Ketua Dewan Pembina. Konfigurasi tersebut mempertemukan dua jenis modal politik dalam satu struktur yakni otoritas organisasi di satu sisi dan pengalaman, jaringan, reputasi, serta modal simbolik seorang mantan presiden di sisi lain.
Dalam praktik politik, struktur formal bukan satu-satunya sumber pengaruh. Hubungan personal, pengalaman pemerintahan, jaringan elite, reputasi politik, dan kemampuan membangun komunikasi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan semata-mata siapa yang memiliki pengaruh lebih besar di PSI. Yang lebih penting adalah bagaimana dua posisi tersebut bekerja dalam satu organisasi.
Apakah pembagian kewenangan antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dapat berjalan efektif? Bagaimana pengalaman politik Jokowi diterjemahkan ke dalam keputusan organisasi? Dan sejauh mana modal politik personal dapat dikonversi menjadi kapasitas institusional partai?
Di sinilah proses institusionalisasi menjadi penting.
Jokowi tidak lagi sekadar menjadi figur yang dapat memberikan dukungan dari luar. Dengan masuk ke struktur formal, modal politik personalnya berhadapan langsung dengan mekanisme organisasi.
Jokowi, Gibran, dan Kaesang dalam Tiga Arena
Konfigurasi ini menjadi lebih kompleks jika ditempatkan dalam konteks posisi Gibran dan Kaesang.
Kaesang merupakan putra kedua Jokowi, setelah Gibran Rakabuming Raka. Kaesang kini memimpin PSI sebagai Ketua Umum. Sementara Gibran berada dalam struktur pemerintahan nasional sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan