RMTVNews.com — Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan agraria yang dapat melibatkan individu, badan hukum, pemerintah, hingga masyarakat. Persoalannya tidak selalu sederhana karena dapat berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, riwayat kepemilikan, penguasaan fisik, peralihan hak, maupun keputusan administrasi pertanahan.

Dalam situasi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran penting karena sebagian persoalan menyangkut data dan administrasi pertanahan yang berada dalam kewenangan lembaga tersebut.

Lantas, apa sebenarnya fungsi ATR/BPN ketika terjadi sengketa tanah?

ATR/BPN Menangani Kasus Pertanahan

Penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN antara lain diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan tersebut masih tercatat berlaku dan menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016.

Dalam kerangka tersebut, persoalan pertanahan dapat ditangani melalui mekanisme administratif yang dilakukan oleh ATR/BPN sesuai kewenangannya.

Namun, keberadaan ATR/BPN tidak berarti seluruh sengketa kepemilikan tanah otomatis dapat diputus oleh Kantor Pertanahan.

Sebab, terdapat perbedaan antara persoalan administrasi pertanahan dan sengketa keperdataan atau perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

Apa yang Diperiksa ATR/BPN?

Dalam menangani kasus pertanahan, aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain data fisik dan data yuridis bidang tanah.

Data fisik berkaitan dengan objek tanah, termasuk letak, batas, luas, serta kondisi bidang tanah.

Sementara data yuridis berkaitan dengan status hukum tanah, pemegang hak, dasar perolehan hak, serta dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah.

Karena itu, ketika muncul sengketa, dokumen seperti sertifikat, surat ukur, akta peralihan hak, dokumen pemberian hak, keputusan pertanahan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat tanah dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.