Bedakan Sengketa, Konflik, dan Perkara
Dalam memahami masalah pertanahan, istilah yang digunakan juga penting.
Tidak semua persoalan tanah memiliki karakter hukum yang sama. Ada persoalan yang dapat diselesaikan melalui administrasi pertanahan, tetapi ada pula yang berkembang menjadi konflik antara para pihak atau perkara di pengadilan.
Karena itu, langkah pertama bukan langsung memilih jalur hukum, melainkan mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya.
- Apakah persoalannya mengenai batas tanah?
- Apakah terdapat dua sertifikat pada objek yang sama?
- Apakah terdapat keberatan terhadap penerbitan sertifikat?
- Apakah terjadi jual beli yang dipersoalkan?
- Atau apakah terdapat putusan pengadilan yang belum dilaksanakan dalam administrasi pertanahan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan jalur penyelesaian yang relevan.
Kesimpulan
ATR/BPN memiliki posisi penting dalam penanganan sengketa atau kasus pertanahan, khususnya ketika persoalan berkaitan dengan data, administrasi, pendaftaran, dan produk pertanahan.
Namun, ATR/BPN bukan lembaga yang otomatis memutus seluruh perselisihan mengenai kepemilikan tanah.
Karena itu, pihak yang menghadapi sengketa tanah perlu membedakan antara persoalan administrasi pertanahan, sengketa keperdataan, dan perkara yang membutuhkan putusan pengadilan.
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu dasar penting untuk memahami mekanisme penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Sumber hukum: Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2021.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan