Artinya, perusahaan hanya memiliki satu periode kontrak awal dan maksimal dua kali kesempatan perpanjangan tanpa memandang durasi awal yang disepakati.
UU 27/2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja apabila hendak memperpanjang PKWT.
Dalam Pasal 82 ayat (3), perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja mengenai rencana perpanjangan kontrak paling lambat tujuh hari sebelum PKWT berakhir.
Ketentuan ini memberikan kepastian kepada pekerja mengenai kelanjutan hubungan kerjanya sekaligus menjadi kewajiban administratif bagi perusahaan.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah berakhirnya kesempatan perpanjangan PKWT tidak serta-merta mengubah status pekerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) apabila perjanjian memang berakhir sesuai waktu yang disepakati.
Namun, status hubungan kerja dapat berubah menjadi PKWTT demi hukum apabila perusahaan tetap mempekerjakan karyawan melampaui batas waktu dan jumlah perpanjangan, atau tidak memenuhi syarat jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT.
HR dan Perusahaan Perlu Menyesuaikan Kebijakan
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Dalam Pasal 310, peraturan pelaksanaan dari ketentuan ketenagakerjaan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru tersebut, sementara peraturan pelaksanaan UU 27/2026 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Bagi bagian sumber daya manusia atau Human Resources (HR), perubahan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan draf kontrak baru, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, serta penyesuaian perjanjian kerja yang sedang berjalan sesuai ketentuan peralihan dalam regulasi tersebut.
Perusahaan perlu meninjau kembali pola perpanjangan PKWT yang selama ini diterapkan agar tidak bertentangan dengan aturan baru.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan