JAKARTA, RMTVNews.com — Perubahan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan perlu dicermati perusahaan dan pekerja.

Ketentuan baru ini tidak sekadar memangkas batas maksimal masa kontrak dari lima tahun menjadi empat tahun, tetapi juga mengubah pola perpanjangan perjanjian kerja.

Dalam Pasal 82 ayat (2), UU 27/2026 menetapkan jangka waktu PKWT paling lama dua tahun untuk perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu.

Perjanjian tersebut hanya dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing masa perpanjangan paling lama satu tahun.

Dengan ketentuan itu, total masa hubungan kerja berdasarkan PKWT paling lama empat tahun.

Aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam regulasi ketenagakerjaan yang mengatur PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama lima tahun, termasuk perpanjangan.

Perubahan ini membuat perusahaan tidak lagi memiliki keleluasaan mengatur perpanjangan kontrak dalam berbagai tahapan selama masih berada dalam batas akumulasi lima tahun seperti ketentuan lama.

Maksimal 3 Periode Kontrak

Jika merujuk Pasal 82 ayat (2), terdapat beberapa simulasi skema yang dapat digunakan perusahaan selama tidak melampaui batas waktu dan jumlah perpanjangan yang ditentukan.

Pada skema pertama, perusahaan memberikan kontrak awal selama dua tahun, kemudian diperpanjang satu tahun dan diperpanjang kembali satu tahun sehingga menghasilkan total masa PKWT maksimal empat tahun.

Pada skema kedua, kontrak awal dibuat satu tahun, dilanjutkan perpanjangan satu tahun dan perpanjangan berikutnya satu tahun dengan total masa kontrak tiga tahun.

Sementara jika perusahaan menetapkan kontrak awal berdurasi lebih pendek, misalnya enam bulan, kontrak tersebut tetap hanya bisa diperpanjang maksimal dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.