2. Apa status tanah sebelum HGB diterbitkan?
3. Kapan HGB diberikan?
4. Siapa pemegang HGB pertama?
5. Apakah pernah terjadi jual beli atau peralihan?
6. Apakah HGB pernah diperpanjang atau diperbarui?
7. Apakah terdapat HPL atau hak pihak lain di atas tanah tersebut?
8. Kapan muncul keberatan atau sengketa?
9. Apakah pernah ada laporan ke ATR/BPN?
10. Apakah sudah pernah ada perkara atau putusan pengadilan?
Dengan kronologi tersebut, posisi masing-masing pihak menjadi lebih mudah dipetakan.
Dokumen Apa yang Harus Diperiksa?
Dalam kasus HGB, beberapa dokumen yang penting diperiksa antara lain:
- Sertifikat HGB;
- surat ukur;
- buku tanah;
- keputusan pemberian HGB;
- akta pemberian HGB;
- perjanjian dengan pemegang HPL apabila relevan;
- akta jual beli;
- akta PPAT;
- dokumen peralihan hak;
- bukti pembayaran;
- dokumen perpanjangan atau pembaruan;
- dokumen tata ruang;
- bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah;
- surat-menyurat dengan Kantor Pertanahan;
- dokumen pengaduan atau keberatan; dan
- putusan pengadilan apabila pernah ada perkara.
Tidak semua dokumen tersebut selalu diperlukan dalam setiap kasus. Dokumen yang relevan bergantung pada karakter sengketanya.
Berapa Lama HGB Berlaku?
Untuk HGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui paling lama 30 tahun.
Artinya, angka 80 tahun merupakan kemungkinan keseluruhan rangkaian maksimal pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, bukan masa berlaku otomatis satu sertifikat HGB.
Sementara HGB di atas Tanah Hak Milik diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui berdasarkan akta pemberian HGB di atas Hak Milik.
PP Nomor 18 Tahun 2021 secara khusus mengatur rezim hak atas tanah tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan