1. Status awal tanah
2. Dasar pemberian HGB
3. Identitas pemegang hak
4. Jangka waktu HGB
5. Riwayat peralihan hak
6. Dokumen pertanahan
7. Status proses hukum
Tujuh hal tersebut dapat menjadi kerangka dasar untuk membaca hampir setiap persoalan HGB secara lebih sistematis.
Kesimpulan
Kasus HGB tidak dapat dibaca hanya dari ada atau tidaknya sertifikat.
Kronologi penerbitan hak, status tanah, dokumen dasar, jangka waktu, peralihan hak, serta proses administrasi dan hukum merupakan bagian yang saling berkaitan.
PP Nomor 18 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar utama untuk memahami HGB, sedangkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjadi rujukan dalam memahami penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Dengan pendekatan tersebut, pembaca dapat membedakan mana persoalan administrasi pertanahan, mana sengketa keperdataan, dan mana perkara yang sudah masuk proses pengadilan.
Sumber hukum: PP Nomor 18 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020; Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan