Setelah itu muncul pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama.
Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat sertifikat HGB terakhir.
Yang perlu ditelusuri adalah:
Tahap pertama: bagaimana status tanah sebelum HGB diberikan.
Tahap kedua: atas dasar apa HGB diterbitkan.
Tahap ketiga: apakah proses pemberian hak sesuai ketentuan.
Tahap keempat: bagaimana peralihan HGB terjadi.
Tahap kelima: apakah objek tanah sama dengan yang diklaim pihak lain.
Tahap keenam: apakah HGB masih berlaku.
Tahap ketujuh: apakah terdapat putusan atau proses hukum sebelumnya.
Dari sini terlihat bahwa sengketa HGB pada dasarnya adalah persoalan yang harus dibaca berdasarkan rantai dokumen dan kronologi, bukan hanya berdasarkan dokumen terakhir.
Bagaimana Jika Ada Gugatan di Pengadilan?
Apabila kasus HGB sudah menjadi perkara pengadilan, dokumen yang paling penting untuk dibaca adalah gugatan, jawaban para pihak, bukti-bukti, berita acara persidangan apabila tersedia, serta putusan pengadilan.
Perlu diperhatikan pula amar putusan.
Sebab, pertimbangan hakim dan amar putusan memiliki fungsi yang berbeda dalam membaca konsekuensi hukum suatu perkara.
Setelah terdapat putusan, pelaksanaannya juga perlu dilihat berdasarkan isi putusan dan ketentuan administrasi pertanahan yang relevan.
Jangan Menyamakan HGB dengan Hak Milik
Salah satu kesalahan umum dalam memahami kasus HGB adalah menganggap HGB sama dengan Hak Milik.
Keduanya berbeda.
HGB merupakan hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu, sedangkan Hak Milik memiliki karakter hukum yang berbeda.
Karena itu, berakhirnya HGB tidak secara otomatis mengubah tanah tersebut menjadi SHM.
Perubahan atau pemberian hak harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pertanahan yang berlaku.
Checklist Membaca Kasus HGB
Sebelum mengambil kesimpulan mengenai suatu kasus HGB, periksa tujuh hal:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan