RMTVNews.com — Kasus Hak Guna Bangunan (HGB) dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah, persoalan batas bidang, peralihan hak, HGB yang telah berakhir, hingga konflik antara pemegang HGB dengan pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atau pemilik tanah.
Karena itu, ketika membaca kasus HGB, persoalan tidak cukup dilihat dari sertifikat yang dimiliki para pihak.
Kronologi, dasar penerbitan hak, status tanah, jangka waktu HGB, dokumen peralihan, serta proses administrasi dan hukum harus diperiksa secara berurutan.
Apa Itu HGB?
Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
PP tersebut berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar pengaturan hak atas tanah saat ini.
HGB berbeda dengan Hak Milik.
Karena itu, pemegang HGB memiliki hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan dengan status HGB selama jangka waktu dan ketentuan hak tersebut masih berlaku.
Kenapa Kasus HGB Bisa Menjadi Sengketa?
Sengketa HGB dapat muncul karena beberapa sebab.
Misalnya, para pihak berbeda pendapat mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah.
Persoalan juga dapat muncul karena adanya peralihan HGB yang dipersoalkan, perbedaan batas bidang tanah, tumpang tindih dokumen, penggunaan tanah yang tidak sesuai, atau masa berlaku HGB yang telah berakhir.
Dalam HGB di atas HPL, hubungan dengan pemegang HPL juga menjadi faktor penting.
Artinya, status HGB harus dibaca bersama dengan dasar tanah tempat HGB tersebut berada.
Langkah Pertama: Susun Kronologi
Dalam kasus HGB, kronologi merupakan dokumen analisis yang sangat penting.
Kronologi setidaknya harus menjawab:
1. Siapa yang pertama kali menguasai atau memiliki dasar hak atas tanah?
2. Apa status tanah sebelum HGB diterbitkan?
3. Kapan HGB diberikan?
4. Siapa pemegang HGB pertama?
5. Apakah pernah terjadi jual beli atau peralihan?
6. Apakah HGB pernah diperpanjang atau diperbarui?
7. Apakah terdapat HPL atau hak pihak lain di atas tanah tersebut?
8. Kapan muncul keberatan atau sengketa?
9. Apakah pernah ada laporan ke ATR/BPN?
10. Apakah sudah pernah ada perkara atau putusan pengadilan?
Dengan kronologi tersebut, posisi masing-masing pihak menjadi lebih mudah dipetakan.
Dokumen Apa yang Harus Diperiksa?
Dalam kasus HGB, beberapa dokumen yang penting diperiksa antara lain:
- Sertifikat HGB;
- surat ukur;
- buku tanah;
- keputusan pemberian HGB;
- akta pemberian HGB;
- perjanjian dengan pemegang HPL apabila relevan;
- akta jual beli;
- akta PPAT;
- dokumen peralihan hak;
- bukti pembayaran;
- dokumen perpanjangan atau pembaruan;
- dokumen tata ruang;
- bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah;
- surat-menyurat dengan Kantor Pertanahan;
- dokumen pengaduan atau keberatan; dan
- putusan pengadilan apabila pernah ada perkara.
Tidak semua dokumen tersebut selalu diperlukan dalam setiap kasus. Dokumen yang relevan bergantung pada karakter sengketanya.
Berapa Lama HGB Berlaku?
Untuk HGB di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui paling lama 30 tahun.
Artinya, angka 80 tahun merupakan kemungkinan keseluruhan rangkaian maksimal pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, bukan masa berlaku otomatis satu sertifikat HGB.
Sementara HGB di atas Tanah Hak Milik diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui berdasarkan akta pemberian HGB di atas Hak Milik.
PP Nomor 18 Tahun 2021 secara khusus mengatur rezim hak atas tanah tersebut.
Bagaimana Jika HGB Akan Berakhir?
Masa berlaku HGB harus diperiksa sejak awal karena perpanjangan dan pembaruan merupakan mekanisme yang berbeda.
Untuk HGB tertentu, permohonan perpanjangan dapat diajukan sebelum jangka waktu hak berakhir sesuai ketentuan.
Jika hak telah berakhir, terdapat mekanisme pembaruan yang juga memiliki persyaratan dan batas waktu.
Karena itu, pemegang HGB tidak sebaiknya menunggu sampai sertifikat mendekati masa kedaluwarsa tanpa memeriksa status hak dan persyaratan yang berlaku.
Bagaimana Jika HGB Menjadi Objek Sengketa?
Jika HGB dipersoalkan, langkah berikutnya adalah menentukan jenis persoalannya.
Misalnya:
Sengketa administrasi:
Persoalan berkaitan dengan data, penerbitan atau keputusan administrasi pertanahan.
Sengketa keperdataan:
Para pihak berdebat mengenai hak, perjanjian, kepemilikan, atau hubungan hukum atas tanah.
Perkara pidana:
Terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses atau dokumen tanah.
Ketiga persoalan tersebut dapat memiliki jalur penanganan berbeda.
Peran ATR/BPN dalam Kasus HGB
ATR/BPN memiliki peran penting ketika persoalan HGB berkaitan dengan administrasi pertanahan.
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN diatur antara lain melalui Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan tersebut mencakup kerangka penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Dalam kasus tertentu, pemeriksaan dapat membutuhkan penelusuran data pertanahan dan klarifikasi terhadap pihak yang berkepentingan.
Namun, apabila inti persoalannya merupakan sengketa hak keperdataan yang membutuhkan putusan hakim, maka penyelesaian dapat masuk ke ranah pengadilan.
Contoh Membaca Kronologi Kasus HGB
Misalnya terdapat sebidang tanah yang awalnya berstatus Tanah Negara.
Kemudian HGB diberikan kepada badan hukum untuk jangka waktu tertentu.
Beberapa tahun kemudian, HGB tersebut dialihkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah itu muncul pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama.
Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat sertifikat HGB terakhir.
Yang perlu ditelusuri adalah:
Tahap pertama: bagaimana status tanah sebelum HGB diberikan.
Tahap kedua: atas dasar apa HGB diterbitkan.
Tahap ketiga: apakah proses pemberian hak sesuai ketentuan.
Tahap keempat: bagaimana peralihan HGB terjadi.
Tahap kelima: apakah objek tanah sama dengan yang diklaim pihak lain.
Tahap keenam: apakah HGB masih berlaku.
Tahap ketujuh: apakah terdapat putusan atau proses hukum sebelumnya.
Dari sini terlihat bahwa sengketa HGB pada dasarnya adalah persoalan yang harus dibaca berdasarkan rantai dokumen dan kronologi, bukan hanya berdasarkan dokumen terakhir.
Bagaimana Jika Ada Gugatan di Pengadilan?
Apabila kasus HGB sudah menjadi perkara pengadilan, dokumen yang paling penting untuk dibaca adalah gugatan, jawaban para pihak, bukti-bukti, berita acara persidangan apabila tersedia, serta putusan pengadilan.
Perlu diperhatikan pula amar putusan.
Sebab, pertimbangan hakim dan amar putusan memiliki fungsi yang berbeda dalam membaca konsekuensi hukum suatu perkara.
Setelah terdapat putusan, pelaksanaannya juga perlu dilihat berdasarkan isi putusan dan ketentuan administrasi pertanahan yang relevan.
Jangan Menyamakan HGB dengan Hak Milik
Salah satu kesalahan umum dalam memahami kasus HGB adalah menganggap HGB sama dengan Hak Milik.
Keduanya berbeda.
HGB merupakan hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu, sedangkan Hak Milik memiliki karakter hukum yang berbeda.
Karena itu, berakhirnya HGB tidak secara otomatis mengubah tanah tersebut menjadi SHM.
Perubahan atau pemberian hak harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pertanahan yang berlaku.
Checklist Membaca Kasus HGB
Sebelum mengambil kesimpulan mengenai suatu kasus HGB, periksa tujuh hal:
1. Status awal tanah
2. Dasar pemberian HGB
3. Identitas pemegang hak
4. Jangka waktu HGB
5. Riwayat peralihan hak
6. Dokumen pertanahan
7. Status proses hukum
Tujuh hal tersebut dapat menjadi kerangka dasar untuk membaca hampir setiap persoalan HGB secara lebih sistematis.
Kesimpulan
Kasus HGB tidak dapat dibaca hanya dari ada atau tidaknya sertifikat.
Kronologi penerbitan hak, status tanah, dokumen dasar, jangka waktu, peralihan hak, serta proses administrasi dan hukum merupakan bagian yang saling berkaitan.
PP Nomor 18 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar utama untuk memahami HGB, sedangkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjadi rujukan dalam memahami penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Dengan pendekatan tersebut, pembaca dapat membedakan mana persoalan administrasi pertanahan, mana sengketa keperdataan, dan mana perkara yang sudah masuk proses pengadilan.
Sumber hukum: PP Nomor 18 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020; Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan