JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).

Pembahasan regulasi tersebut kembali mendapat perhatian setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan tiga petinggi Polri lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, kasus tersebut menjadi salah satu alasan parlemen memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan kewenangan penyadapan.

Menurut dia, penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan.

Namun, kewenangan tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan batasan hukum yang jelas.

“Pada prinsipnya, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta.

Dia mengingatkan penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi instrumen invasi negara atau pihak tertentu terhadap kehidupan pribadi masyarakat.

Habiburokhman menegaskan, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, terutama hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya perlindungan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

Karena itu, menurut dia, kegiatan penyadapan maupun perekaman harus memiliki persyaratan dan prosedur khusus untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Saat ini, pengaturan mengenai penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.