“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding,” ujar Isir.

Menurut Isir, permohonan banding tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis pada tingkat banding.

Pengajuan banding membuat proses penanganan etik terhadap Ahrie berlanjut ke tahapan berikutnya.

Sementara itu, perkara pidana dugaan penyadapan ilegal yang menjeratnya juga menjadi bagian dari proses hukum tersendiri.

4 Jenderal Terseret Kasus Penyadapan

Ahrie merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital atau log pada Oktober 2026.

Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan etik terhadap Ahrie menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.

Namun, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan melalui mekanisme penyidikan dan peradilan tersendiri.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.