Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding

JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri itu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Putusan tersebut dibacakan setelah sidang etik yang berlangsung sekitar 11 jam di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie, yakni sanksi etika dan administratif.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” kata Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Selain menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Dalam pemeriksaan etik, Ahrie dinilai menyalahgunakan kewenangan melalui akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Perbuatan tersebut disebut berlangsung ketika Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Ketentuan yang menjadi dasar putusan antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b yang mengatur etika kelembagaan.

Ahrie Ajukan Banding

Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie tidak menerima begitu saja putusan majelis KKEP. Ia menyatakan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding,” ujar Isir.

Menurut Isir, permohonan banding tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis pada tingkat banding.

Pengajuan banding membuat proses penanganan etik terhadap Ahrie berlanjut ke tahapan berikutnya.

Sementara itu, perkara pidana dugaan penyadapan ilegal yang menjeratnya juga menjadi bagian dari proses hukum tersendiri.

4 Jenderal Terseret Kasus Penyadapan

Ahrie merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital atau log pada Oktober 2026.

Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan etik terhadap Ahrie menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.

Namun, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan melalui mekanisme penyidikan dan peradilan tersendiri.