Apa Saja Fungsi DPR? Ini Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Pembahasan anggaran dilakukan melalui mekanisme DPR, termasuk melalui komisi dan Badan Anggaran. Dalam pelaksanaannya, DPR juga membahas pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

Sebagai contoh, pada Juli 2026 Komisi VIII DPR membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025 bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Pembahasan tersebut juga mendalami hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, UUD 1945 mengatur bahwa pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya.

3. Fungsi Pengawasan DPR

Fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai forum DPR, antara lain rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta mekanisme panitia kerja dan alat kelengkapan lainnya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR memiliki tiga hak yang disebut secara langsung dalam UUD 1945, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Apa Itu Hak Interpelasi?

Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apa Itu Hak Angket?

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dinilai memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.