Ladang Cuan di Balik Celah Sengketa Tanah

Nilai Rp1,5 miliar dalam perkara Summarecon juga bukan ganti rugi tanah. Angka tersebut merupakan nilai uang yang disebut KPK dalam konstruksi dugaan suap.

Perbedaan tersebut penting karena sengketa tanah dapat memuat beberapa jenis nilai ekonomi sekaligus, mulai dari nilai objek tanah, potensi kerugian, nilai transaksi, kompensasi atau ganti kerugian dalam konteks tertentu, hingga uang yang diduga diberikan untuk memengaruhi proses administratif.

UU Reforma Agraria dan Restitusi

Persoalan konflik dan administrasi pertanahan mendapat kerangka hukum baru setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026.

Pengesahan dalam rapat paripurna tersebut disetujui oleh seluruh fraksi setelah melalui pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta penjaringan aspirasi dari 55 pihak, mulai dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kementerian dan lembaga terkait.

Regulasi ini secara komprehensif mengatur penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta kepemilikan tanah demi mencegah terjadinya konsentrasi maupun rekonsentrasi aset.

Selain itu, penetapan lokasi prioritas reforma agraria kini mempertimbangkan peta konflik agraria dengan memprioritaskan subjek penerima seperti petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

Dalam pembahasan RUU, DPR menempatkan restitusi dan redistribusi sebagai dua mekanisme krusial. Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Dr. Ricardo Simarmata menilai penetapan kriteria restitusi memang mendesak untuk mengembalikan hak masyarakat yang terampas. Meski demikian, ia mengingatkan tantangan terbesar rezim UU baru ini terletak pada aturan turunan dan konsistensi lintas kementerian agar pemulihan hak tidak kalah oleh rezim penguasaan aset lainnya.