“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 persen hingga 7 persen, termasuk 5 persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Fahri.
Gelora Dorong PT 0 Persen
Partai Gelora sendiri mengambil posisi berbeda. Fahri menyatakan partainya mendorong parliamentary threshold 0 persen dan menolak usulan PT 4 persen, 5 persen maupun 7 persen.
Argumentasinya bertumpu pada prinsip keterwakilan. Menurut Fahri, partai yang memperoleh suara dari pemilih seharusnya tetap memiliki kesempatan mengirim wakil ke DPR tanpa suara tersebut terhalang ambang batas.
“Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara,” ujar Fahri.
Namun, jika penyederhanaan partai dianggap sebagai tujuan utama, Fahri menawarkan konsekuensi yang berbeda. Ambang batas, menurut dia, bisa dinaikkan secara drastis agar jumlah partai yang masuk parlemen benar-benar berkurang.
Dengan demikian, kata dia, perdebatan PT tidak hanya menyangkut angka 5 persen, tetapi juga menyentuh pertanyaan mengenai desain demokrasi yang hendak dibangun melalui UU Pemilu 2029.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan