Isu Pencekalan Tito Karnavian ke Luar Negeri, Yusril Cek Langsung ke Dirjen Imigrasi

JAKARTA, RMTVNews.com — Isu Pencekalan Tito Karnavian ke Luar Negeri, Yusril Cek Langsung ke Dirjen ImigrasiMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui kebenaran kabar mengenai pencegahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bepergian ke luar negeri.

Ia belum menerima laporan resmi soal isu yang beredar di media sosial itu dan berencana meminta konfirmasi langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Imigrasi.

“Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ya. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan pihaknya belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Tito.

“Sampai saat ini belum ada,” kata Hendarsam saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Hendarsam menjelaskan, pencegahan baru dapat dilakukan jika ada permohonan dari institusi penegak hukum. Karena itu, kabar yang beredar di media sosial tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi keimigrasian.

Isu pencekalan Tito berkembang di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dalam perkara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Nama Tito, yang menjabat Kapolri pada 2016 hingga 2019, ikut menjadi perhatian setelah beredar informasi di media sosial yang mengaitkannya dengan perkara tersebut. Sebelumnya juga muncul kabar bahwa ia telah ditangkap bersama mantan Kapolri Idham Azis.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar itu.

“Infonya tidak benar,” kata Asep, Minggu (8/11/2026).

Tito sebelumnya menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat kabinet, serta berlangsung di tengah perhatian publik terhadap perkembangan kasus penyadapan.

Sehari kemudian, Tito menyampaikan bahwa Presiden menjelaskan situasi kebocoran negara dan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah, sementara Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) menyatakan dukungan terhadap program pemerintah.

“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Tito, dukungan PP Polri juga mencakup upaya pemerintah mencegah kebocoran keuangan negara.

“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” ujarnya.

Tito tidak menguraikan seluruh materi pembicaraan dalam pertemuan itu. Ia menyebut Ketua Umum PP Polri, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, lebih berkompeten menjelaskan hasil pertemuan.

Hingga Senin (9/11/2026), belum ada keterangan resmi yang menyatakan Tito dikenai pencegahan ke luar negeri. Kepastian lebih lanjut menunggu hasil pengecekan yang dijanjikan Yusril.